blank
Rapat pembahasan LKPJ Bupati Wonosobo tahun 2025 yang berlangsung di Komisi A DPRD setempat. Foto : SB/Muharno Zarka

WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Komisi A hingga Komisi D di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo Tahun 2025.

Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati yang telah dilaksanakan pada 12 Maret 2026 lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HW, Selasa (7/4/2026), menyebut ‎pembahasan LKPJ Bupati oleh Komisi-Komisi dilakukan secara mendalam oleh masing-masing Komisi sesuai bidang tugas dan mitra kerja masing-masing.

“Rapat digelar dalam beberapa sesi agar setiap Komisi dapat mengulas secara detail capaian, kendala dan program yang dijalankan Pemkab Wonosobo sepanjang tahun 2025,” tegasnya.

Rapat di ‎Komisi A (bidang Pemerintahan dan Hukum), dipimpin Ketua Komisi A DPRD Suradi Romelan, bersama Sekretaris Komisi A Habibilah. Rapat berlangsung cukup dinamis karena masing OPD menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan.

Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suradi Ramelan mengatakan rapat membahas LKPJ dengan mitra kerja seperti Bappeda, BPPKAD, BKD, Bakesbangpol, Dinsos PMD, DPMPTSP, Inspektorat, Disperkimhub, Diskominfo, Disdukcapil, Arpusda, Satpol PP, serta bagian-bagian di Setda.

“Fokus pembahasan diarahkan pada aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan hukum,” ujarnya.

Adapun rapat di ‎Komisi B (bidang Ekonomi dan Perdagangan), dipimpin Aziz Nuri Haryono dan didampingi Sekretaris Sutopo. Aziz mengai sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) rapat di Komisi B membahas seputar kegiatan pemerintah di bidang ekonomi dan perdagangan.

Rapat digelar dengan mitra kerja seperti DLH, Dispaperkan, Disnakerintrans, Disdagkop UKM, Disparbud, Disperkimhub, serta Bagian Perekonomian Setda. Komisi ini menyoroti isu lingkungan, ketahanan pangan, pengembangan sektor perdagangan, serta peluang investasi daerah.

Sedang rapat di ‎Komisi C (bidang Infrastruktur), dipimpin Wahyu Nugroho bersama Wakil Ketua Nurkholis membahas bersama mitra kerja DPUPR, Disparbud, BPBD, Disperkimhub, DLH, Disdikpora, Disdagkop UKM, serta bagian pengadaan dan pembangunan Setda.

Transparansi dan Akuntabilitas

blank
Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Eko Prasetyo HW. Foto : SB/Muharno Zarka

Wahyu Nugroho menjelaskan agenda pembahasan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, penataan ruang, kesiapsiagaan bencana, serta pengembangan sektor pendidikan dan kebudayaan.

‎Sementara itu, rapat Komisi D (bidang Kesejahteraan Rakyat) dipimpin Suwondo Yudhistiro, didampingi Wakil Ketua Izanatul Muziah. Rapat digelar bersama mitra kerja Disdikpora, Arpusda, Dinsos PMD, Disparbud, Dinkes, Dinas PPKBPPPA, RSUD KRT. Setjonegoro, Disnakerintrans, BPBD, serta Bagian Kesra Setda.

Suwondo Yudhistiro menegaskan rapat Komisi D menekankan evaluasi pada pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Ketua DPRD Wonosobo Eko Prasetyo GW menambahkan ‎rangkaian rapat ini bertujuan melahirkan rekomendasi yang akan menjadi komitmen bersama untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.

“Teman-teman wakil rakyat di DPRD Wonosobo menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar berdampak nyata bagi masyarakat,” papar dia.

“Ketua-Ketua Komisi telah menyatakan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi catatan, tetapi harus ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo,” katanya.

Eko menyebut ‎pembahasan LKPJ Bupati Wonosobo tahun 2025 dijadwalkan berlangsung hingga 8 April 2026 dengan melibatkan seluruh Komisi di DPRD Kabupaten Wonosobo.

“Hasil pembahasan akan dirangkum dalam rekomendasi resmi DPRD yang disampaikan kepada Bupati Wonosobo sebagai bahan evaluasi sekaligus arah kebijakan pembangunan di tahun berjalan,” imbuhnya.

‎Dengan mekanisme ini, lanjut Eko, pihak DPRD berharap tata pemerintahan di Kabupaten Wonosobo semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Proses pembahasan LKPJ menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Wonosobo,” pungkasnya.

Muharno Zarka