SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pengurus dari 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang serentak mengundurkan diri.
Aksi pengunduran diri dilakukan dengan penyalaan lilin, di Kantor DPC PSI Kota Semarang, Minggu, 22 Februari 2025 malam.
Aksi itu disebut dipicu oleh penunjukkan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PSI Kota Semarang yang baru secara sepihak oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah, belum lama ini.
Para ketua DPC kemudian secara bergantian menyampaikan orasi, dan pernyataan mengundurkan diri dari kepengurusan. Mereka memutuskan untuk jadi kader biasa.
Ketua DPC PSI Semarang Utara, yang turut mengundurkan diri, Hanif Navila Rozaq, mengatakan, langkah tersebut sekaligus diikuti pengembalian aset kepada DPW PSI Jawa Tengah.
“Mulai malam ini, kami sepakat kembali menjadi kader biasa PSI. Ada 13 DPC beserta jajaran pengurusnya yang mengundurkan diri,” katanya
Terkait alasan pengunduran diri, Hanif menilai pemberhentian Bangkit Mahanantiyo selaku Ketua DPC PSI Kota Semarang dan penunjukan Plt yang baru tidak memiliki dasar yang kuat.
“Penunjukan Plt atas ketua kami, Bangkit, kami nilai tidak berdasar. Upaya dialog sudah kami lakukan melalui DPW dengan dukungan tanda tangan 13 DPC,” ucapnya.
Kekecewaan semakin memuncak, kata dia, suara anggota DPC sudah tidak lagi didengar oleh pimpinan partai. Hanif mengaku telah menguhubungi pihak DPW hingga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
“Kami juga mencoba menghubungi DPP melalui WhatsApp, DM Instagram, bahkan menyampaikan langsung kepada Kaesang, namun tidak ada tanggapan,” tuturnya.
Ketua DPC PSI Semarang Tengah, Teguh Pambudi, mengatakan pemberhentian Bangkit Mahanantiyo dan penunjukan Plt baru dinilai sebagai bentuk arogansi DPW PSI Jawa Tengah.
Menurutnya, DPW seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi antara DPC dan DPP. Bukan justru menimbulkan kebingungan di internal partai berlambang gajah tersebut.
“Tapi kenyataannya bagaimana? DPW tidak mampu menjadi jembatan. Bahkan terkesan bingung dengan kondisi yang terjadi. Terakhir yang saya ingat, beliau hanya mengatakan ‘tanya saja ke DPP’. Bagi saya, itu jawaban yang ambigu,” katanya.
Sebelumnya, 13 DPC di Kota Semarang itu sudah menyampaikan mosi tidak percaya saat rapat kerja daerah (rakerda) dengan agenda serah terima jabatan (sertijab) di Triizz Hotel Semarang pada Ahad, 11 Januari 2026 lalu.
Dalam forum tersebut, 13 dari 16 DPC memilih walk out sebagai bentuk protes dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap surat keputusan (SK) kepengurusan DPD yang kembali menetapkan Melly Pangestu sebagai Sekretaris.
Menurut pernyataan para ketua DPC saat itu, nama sekretaris dan bendahara yang ada di dalam SK tidak sesuai dengan ketentuan awal yang telah disepakati dan disetujui oleh anggota. Bahkan mereka menyampaikan adanya dugaan sabotase dan intervensi terkait SK susunan pengurus yang baru.
Keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan kesepakatan awal serta mencerminkan kurangnya transparansi, baik di tingkat DPW maupun DPP.
Menanggapi mosi tidak percaya, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo menyebut bahwa SK yang ia bacakan merupakan keputusan dari DPP.
“Kalau menanyakan, silahkan tanyakan yang tandatangan dan mengeluarkan SK. Ini dikeluarkan DPP, bukan DPW. Pertanyaanya harusnya ke DPP,” ujar Antonius Yogo dalam forum rakerda tersebut.
Diaz A Abidin
