KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus hingga kini belum menetapkan program pembangunan mana saja yang akan dimasukkan dalam Proyek Strategis Daerah (PSD). Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian terkait kemampuan keuangan daerah sebelum mengambil keputusan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sam’ani usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kudus yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), salah satunya adalah Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kudus 2025-2030, pada Rabu (11/6).
“Belum kami hitung secara detail karena semuanya masih dalam tahap perencanaan. Ada wacana pembangunan rumah sakit, perbaikan infrastruktur jalan, dan program lainnya,” ujarnya.
Rumah Sakit Internasional dan Jalan Lingkar Masuk Usulan Awal
Meskipun belum ada keputusan resmi, dalam pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Ranperda RPJMD beberapa waktu lalu, sempat mencuat usulan pembangunan Rumah Sakit Internasional di Kudus sebagai salah satu proyek unggulan. Usulan ini datang langsung dari Bupati Sam’ani.
Sedangkan dari DPRD mengusulkan pembangunan jalan lingkar Kudus sebagai penunjang akses menuju rumah sakit internasional tersebut, yang diharapkan dapat menjadi ikon pelayanan kesehatan unggulan di wilayah Pantura.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa semua program strategis tersebut masih akan dikaji lebih lanjut berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
“RPJMD ini masih bersifat makro. Nantinya, implementasinya akan dijabarkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang lebih konkret dan menyesuaikan kondisi keuangan,” tambah Sam’ani.
Fraksi DPRD Soroti Pemerataan
Menanggapi penyusunan RPJMD Kudus 2025–2030, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Antono, menyebut bahwa dokumen ini sangat krusial karena menjadi dasar arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data, pembangunan berkelanjutan, serta penyesuaian dengan kondisi fiskal daerah.
“Yang paling penting adalah pelibatan seluruh stakeholder serta konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya,” tegas Antono.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PAN-NasDem, Rochim Sutopo, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Ia berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pusat kota.
“Perlu dilakukan analisis risiko secara menyeluruh karena target pembangunan cukup ambisius. Pemkab harus siap menghadapi berbagai kendala agar indikator keberhasilan bisa tercapai,” pungkasnya.
Ali Bustomi
