BLORA (SUARABARU.ID) — Pemkab Blora memperkuat komitmen lintas sektor untuk menekan angka stunting, dengan menggelar ‘rembuk stunting’ tahun 2025 di ruang pertemuan Bapperida Kabupaten Blora, Rabu, 19 Maret 2025.
Hadir Wakil Bupati (Wabup) Blora, Sri Setyorini, Ketua TP PKK Blora, Ainia Shalichah, Forkopimda Blora, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Kepala OPD dan Camat, Kepala Puskesmas, institusi pendidikan, serta berbagai organisasi, maupun berbagai elemen masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini beserta para pemangku kepentingan berkomitmen untuk penanggulangan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora.
“Sebagai wujud komitmen bersama antar semua pihak, hari ini kita melakukan penandatanganan komitmen penanggulangan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Blora tahun 2025,” kata Wakil Bupati Blora.
Dikemukakan, poin-poin komitmen yang disepakati bersama, yakni: (1) Target penurunan stunting tahun 2025 (20,81%); (2) Program prioritas daerah dalam PPS diarahkan untuk meningkatkan cakupan 12 indikator program pelayanan esensial yang belum tercapai; (3) Peningkatan dan penguatan peran lintas sektoral, ormas, akademisi, dunia usaha, media, mitra pembangunan dan CSR dalam intervensi stunting; (4) Komitmen dan dukungan APBDes untuk PPS.
Koordinasi dan Konsolidasi
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting tahun 2024 terdapat 14.549. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Blora mencapai 21,2%. Sedangkan prevalensi stunting berdasarkan pengukuran rutin (EPPGBM) tahun 2024 adalah 5,94% turun dari tahun sebelumnya 6,31%. Sedangkan hasil SSGI di tahun 2024 masih menunggu dirilis.
Untuk mengatasi persoalan stunting yang multidimensi, lanjut Wakil Bupati Blora, diperlukan dukungan berbagai pihak, koordinasi dan konsolidasi.
“Permasalahan stunting yang multidimensi memerlukan upaya lintas sektor, melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi melalui koordinasi dan konsolidasi dari tingkat pusat hingga tingkat desa,” ucap Wakil Bupati Blora.
