WONOSOBO (SUARABARU.ID) – Sejumlah guru wiyata bakti (WB) dan pengurus lainnya di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) datang ke Kantor DPRD Wonosobo untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Mereka yang diterima Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD setempat itu, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo untuk ikut memikirkan nasib ribuan guru wiyata bakti dengan memberikan insentif honor mengajar melalui APBD.
Perwakilan Kemenag Wonosobo Mahbub mengatakan saat ini masih terdapat 1.779 guru honorer atau wiata bakti di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Wonosobo yang belum memiliki kejelasan tentang nasib mereka.
“Hingga saat ini, mayoritas dari mereka belum mendapatkan insentif maupun penghargaan yang layak. Karena itu, kami minta mereka bisa mendapatkan dana insentif yang dianggarkan melalui APBD Wonosobo,” katanya.
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, hanya sebagian kecil yang sudah menerima sertifikasi atau inpassing. Sedangkan sekitar 1.300 lainnya masih bergantung pada gaji seadanya dari yayasan atau sekolah masing-masing.
“Kondisi mereka masih sangat memprihatinkan. Gaji yang mereka terima jauh dari cukup, sehingga mereka meminta perhatian dari pemerintah daerah,” ujar Ketua Komisi D DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro, Senin (2/12/2024).
Audiensi ini, kata Suwondo, merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara para guru honorer Kemenag dengan Bupati Wonosobo pada Januari 2024 lalu.
Mereka berharap, meski tidak bisa masuk dalam APBD 2025, aspirasi mereka dapat diakomodasi di APBD tahun berikutnya.
Tahun 2026
Para guru meminta Pemkab Wonosobo untuk mengalokasikan insentif di APBD 2025. Namun, harapan itu tampaknya sulit terwujud karena proses penyusunan APBD 2025 sudah selesai dan akan ditetapkan melalui rapat paripurna.
