KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto meluncurkan program bantuan UMKM berupa pemberian bahan material untuk merehab warung sebesar Rp 1.250.000 per pelaku UMKM.
Bantuan tersebut sebagai stimulus penguatan para peaku UMKM di Kabupaten Kebumen. Peluncuran bersamaan sosialisasi sensus UMKM yang merupakan program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).
Pendataan bekerja sama dengan Universitas Putra Bangsa (UPB), IAINU Kebumen dan Asosisasi UMKM Kebumen. Sosialisasi berlangsung di Aula Setda Kebumen, Senin (12/8)
Bupati mengungkapkan, perlu ada penguatan untuk para pelaku UMKM dengan memberikan bantuan berupa rehab warung atau kios. Melalui sensus ini salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui UMKM yang berhak mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah.
“Bantuan yang kita berikan ini dalam bentuk material senilai Rp 1.250.000. Tentunya akan kita berikan kepada mereka para UMKM kecil atau dari masyarakat miskin yang masih membutuhkan penguatan. Untuk itu sensus ini diperlukan guna mengetahui kondisi UMKM kita di lapangan,”ujar Arif Sugiyanto.
Menurut Bupati, secara bertahap total bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 90 Miliar dengan jumlah UMKM kurang lebih 72.000. Bupati pun meminta kepada pelaku UMKM agar memberikan data yang benar sejujur-jujurnya ketika ada petugas sensus melakukan pendataan.
“Secara siklus di kewirausahaan selain menjaring wirausaha baru, kemudian membina dan mengembangkan, maka ekosistem landasannya adalah pendataan yang nantinya akan digunakan pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran,”jelas dia.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM) Kebumen Haryono Wahyudi menambahkan, berdasarkan data dari pusat, jumlah pelaku UMKM di Kebumen mencapai 200.000. Namun dalam survei ini bakal menyasar 60.000 UMKM.
“Jadi yang dilakukan pendataan secara langsung adalah UMKM jenis pedagang keliling dan pedagang tidak menetap, sasarannya 60.000,”terang Haryono.
Menurut Haryono, hal itu sudah menjadi kebijakan Pusat. Sensus akan dimulai pada Agustus ini sampai Oktober.
Haryono berharap, masyarakat atau para pelaku UMKM bisa memberikan data yang benar. Hal ini menyangkut kredibilitas dari survei yang dihasilkan.
Komper Wardopo
