JAKARTA (SUARABARU ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus menorehkan prestasi dalam pengabdian dan kinerja di lintas bidang. Kali ini, Kabupaten Kudus kembali menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2024.
Penghargaan UHC Awards diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Bupati Kudus, M Hasan Chabibie di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Hasan Chabibie hadir di Jakarta didampingi beberapa pimpinan OPD dan jajaran Pemkab Kudus.
Penjabat Bupati Kudus Dr. M. Hasan Chabibie menyampaikan bahwa pihaknya merasa bangga terkait dengan penghargaan ini.
“Kami berbangga dengan UHC Awards ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang diberikan Pemkab Kudus. Jadi ini bentuk pengakuan atas keseriusan kami bekerja. Saya juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Kudus yang telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kudus,” ungkap Hasan.
Selain itu, Hasan Chabibie juga menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi titik tolak untuk berprestasi di tahun-tahun berikutnya.
“Saya selalu percaya terhadap kemampuan para pemimpin dan jajaran pegawai Pemkab Kudus di seluruh level. Dengan semangat Merdeka Bekerja, saya ingin agar jajaran pegawai di Pemkab Kudus bisa mengerahkan potensi terbaiknya untuk pelayanan warga. Insya Allah, akan memberikan yang terbaik untuk semua pihak,” tegas Hasan Chabibie, yang juga Kepala BKHM Kemendikbudristek.
Keberhasilan Kudus meraih UHC salah satunya tak lepas dari kebijakan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemkab Kudus.
Pada tahun 2024 ini, setidaknya sebanyak Rp 19 miliar anggaran DBHCHT digelontorkan untuk mengikutsertakan masyarakat tidak mampu menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pengalokasian anggaran DBHCHT tersebut sejalan dengan PMK 215 tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.
Sementara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kudus, dr. Heni Riswanti, penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Kudus adalah UHC Madya.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip kami. Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” ucap Mohammed Azman.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen,” terang Ghufron.
Ads-Ali Bustomi
