SEMARANG (SUARABARU.ID) – Penghasilan seorang Apartur Sipil Negara (ASN) harus berbanding lurus dengan kontribusi pelaksanaan tugas dan fungsi. ASN harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka peroleh dari negara setiap bulan dengan kinerja yang optimal.
Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto di hadapan pegawai Kanwil Kemenkumham Jateng, Selasa (3/10/2023).
“Tak bisa dipungkiri bahwa penghasilan yang kita dapat perbulan, gaji, tunjangan dan lainnya berasal dari pajak masyarakat. Untuk itu kita harus memiliki kontribusi pelaksanaan kinerja,” kata Tejo.
Dikatakan bahwa kontribusi ASN tidak sebatas menggugurkan kewajiban, namun harus akuntabel secara kualitas dan kuantitas.
“Ada satu masukan dari alim ulama bahwa penghasilan halal untuk sesuatu yang menjadikan kita sehat dan lainnya, bukan hanya karena pekerjaan kita bertentangan dengan SOP atau regulasi yang dijalankan, tapi karena kualitas pekerjaan yang kita lakukan,” jelas Tejo.
“Kita punya target kinerja yang berasal dari prioritas nasional. Target kinerja tidak luput dari tugas dan fungsi (Tusi) wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Saya yakin dan percaya masing-masing pegawai punya tugas dan fungsi. Masing-masing pegawai punya wewenang dan tanggung jawab. Target kinerja itu ujungnya kesejahteraan masyarakat, maka jalankan secara profesional,” terangnya.
Tejo menyebut karakter pegawai yang selesai melaksanakan tusi, dan menambah kinerjanya adalah orang-orang yang luar biasa. Jika tusinya sudah selesai, tapi dia masih menambah pekerjaan di luar tusinya, ini karakter yang istimewa.
“Ada juga ASN hanya melaksanakan tusi tapi secara maksimal, ada yang melaksanakan tusi tapi tidak maksimal, dan lebih parah tidak melaksanakan tusi sama sekali. Pegawai seperti ini hanya menjadi duri dalam daging. Menjadi benalu yang menghancurkan organisasi,” tandasnya.
Tejo berharap adanya pengawasan dari masing-masing pejabat dan atasan langsung, agar pelaksanaan kinerja tetap on the track.
Ning S
