JEPARA (SUARABARU.ID) – Pengadaan barang dan jasa baik dari Pemerintah Daerah, Pusat, Lembaga dan Kementerian kalau di total jumlahnya sekitar Rp 1.000 triliun per tahun.
Ini berpotensi beberapa oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu proses pengadaan barang dan jasa menggunakan E-Katalog sehingga diharapkan dapat mencegah praktik culas semacam itu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi saat digelar dialog bersama dengan tema “Optimalisasi Belanja Pemerintah Melalui Toko Daring yang diselenggarakan di Pendopo Kartini, Jumat, (14/7/2023).
Acara ini dihadiri , Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, pimpinan perangkat daerah, serta unit kerja pengadaan barang dan jasa se-Pati Raya. Acara ini untuk mendorong penggunaan toko daring untuk belanja daerah.
Mantan Walikota Semarang tersebut menjelaskan per Juli 2023 serapan anggaran pengadaan barang/jasa melalui toko daring mencapai 32,04%. Pemkab Jepara luar biasa, transaksi e-katalog menjadi yang tertinggi se-Indonesia yakni mencapai Rp 24,409 miliar,” kata Hendi.
Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap para penyedia lokal di Jepara yang mampu mengikuti perubahan sistem belanja secara elektronik.
“Di Jepara ada 80.000 UMKM , untuk itu saya ingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar mengoptimalkan penggunaan toko daring dan produk lokal agar APBD kita digunakan dalam peningkatan perekonomian daerah,” tandas Edy.
Ia berpesan kepada para penyedia barang dan jasa untuk meningkatkan penggunaan toko daring sebagai proses transaksi yang terbuka kepada masyarakat. Tak hanya itu, Edy meminta agar para penyedia barang jasa menyediakan barang yang berkualitas dan sesuai dengan harga.
Hadepe
