SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kepada seluruh anggota DPRD Jateng untuk mencermati situasi politik nasional saat ini. Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah pada pekan lalu, mengakibatkan korban berjatuhan.
Jateng menjadi daerah yang aksi demonstrasinya berlangsung damai karena dukungan masyarakat dan mahasiswa yang punya kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng dengan agenda Pengucapan Sumpah/ Janji Pimpinan DPRD Jateng periode 2019-2024 di Gedung Berlian, Senin (30/9/2019).
Ganjar juga prihatin dengan kejadian demo di beberapa daerah yang menelan korban jiwa. Tidak hanya dari demonstran tapi juga aparat keamanan.
“Bahkan sampai jatuh korban jiwa dua mahasiswa di Kendari dan luka – luka di berbagai tempat, yang korbannya adalah pelajar dan mahasiswa. Konflik di Papua juga tidak kunjung selesai, malah semakin memburuk dengan adanya kerusuhan di Wamena hingga menimbulkan korban,” kata Ganjar
Ganjar mencatat, hingga kemarin, sudah ada 32 korban. Salah satunya Soeko Masetiyo, seorang dokter asal Yogyakarta. Selain itu, ada empat warga Jateng yang tinggal di Wamena, dipulangkan ke Jawa Tengah, atas inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Segala sesuatu yang tidak terkontrol, akan membawa risiko ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung upaya untuk sama-sama menjaga kondusivitas Republik Indonesia,” harap mantan anggota DPR RI yang juga politisi PDIP itu.
Situasi politik yang terjadi di Indonesia, menurut Ganjar, membutuhkan kepedulian legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari pemerintahan. Dari peristiwa itu, dapat diambil pelajaran bagaimana pentingnya membangun komunikasi yang baik, tanpa sekat, dan mengabaikan batas-batas strata sosial, jabatan, dan proses birokrasi.
Ganjar berharap, anggota DPRD Jateng membukakan komunikasi seluas-luasnya, baik dengan bertatap muka, maupun melalui kanal-kanal sosial media.
“Agak melelahkan sih, tapi sepertinya kita harus masuk pada dunia ini, pada era digital. Mari kita ciptakan Jateng sebagai provinsi yang pemerintahannya dekat dengan rakyat dan selalu bersama sama mencari solusi untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Ganjar juga menyampaikan tujuh tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada demo Selasa (24/9/2019) lalu kepada seluruh anggota DPRD Jateng. Antara lain, menuntut DPR RI mencabut draft rancangan Undang-Undang KUHP, menuntut presiden untuk memberikan sangsi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Kemudian, menuntut kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis papua, pejuang HAM, dan bertanggungjawab atas pemulihan nama setiap aktivis dan menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua.
Serta menuntut pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa pelayanan kesehatan melalui BPJS yang baik, dengan skema pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia.
“Saya sudah menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI, khususnya kepada pimpinan DPR RI secara langsung, juga kepada pemerintah pusat. Semoga Bapak Ibu yang menjadi wakil rakyat di Jateng dan kepanjangan tangan partai yang ada di pusat, juga berkenan meneruskan tuntutan ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di pusat,” pintanya.
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto pun mengajak kepada seluruh anggota dewan melakukan perbaikan ke dalam secara makro, untuk mewujudkan parlemen modern yang juga menjadi cita-cita parlemen di seluruh dunia. Perwujudannya dalam bentuk peningkatan transparansi, penggunaan tekonologi dan aspirasi masyarakat. “Kerja keras kita dan sinergitas legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya. (suarabaru.id)
