blank
Bupati Wonogiri yang diwakili Wabup Setyo Sukarno (berdiri di podium) menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan APBD di forum rapat paripurna DPRD Wonogiri.(SB/Bambang Pur)

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Setelah APBD Perubahan, jumlah Pendapatan Aseli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2022, terealisasi sebesar 113,58 persen dari target. Jumlahnya mencapai sebesar Rp 332,811 miliar lebih, atau sebesar 113,58 persen dari target sebesar Rp 293,020 miliar lebih.

Demikian disampaikan Bupati Wonogiri Joko Sutopo dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri, Setyo Sukarno, Senin (5/6), di forum rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna digelar di Ruang Graha Paripurna lantai dua.

Hadir dalam rapat paripurna itu, sebanyak 37 dari 50 Anggota Dewan. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sriyono bersama Wakil Ketua Sugeng Achmadi, Krisyanto dan Siti Hardiyani serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Gatot Siswoyo.

Dilaporkan oleh Wabup Setyo Sukarno, total pendapatan Kabupaten Wonogiri mencapai sebesar Rp 2,262 triliun lebih, atau terealisasi sebesar 101,05 persen dari target sebesar Rp 2,238 triliun lebih. Untuk realisasi Pendapatan Pajak Daerah, mencapai Rp 70,068 miliar lebih atau sebesar 115,21 persen.

Pendapatan dari sektor retribusi daerah terealiasi sebesar Rp 19,730 miliar lebih atau mencapai 100 persen dari yang ditargetkan. Juga dilaporkan besaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk realisasi pendapatan dari transfer jumlahnya sebesar Rp 1,926 triliun lebih (99,09 persen).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepada DPRD. Yakni berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaporan ke lembaga legislatif, disampaikan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bambang Pur