SEMARANG – Pada 5 September 2019 mendatang, Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin tepat satu tahun memimpin Jawa Tengah. Dalam kurun setahun tersebut, ada sekitar 40 penghargaan skala nasional yang didapatkan.
Diantaranya, juara umum top 99 pelayanan publik 2019, Pelapor LHKPN terbaik dari KPK, Opini WTP 8 kali berturut-turut dari BPK, Pengendali Inflasi terbaik nasional se-Jawa-Bali, provinsi terbanyak hasilkan inovasi, Perencana Pembangunan Daerah Terbaik, Government Award 2019 sebagai Indonesian Innovative Leader, dan satu-satunya provinsi berpredikat sangat baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2018.
Namun Ganjar sendiri rupanya tidak terlalu puas dengan seabrek penghargaan itu. Menurutnya, “penghargaan tidak berarti apa-apa jika rakyat masih mengeluh”.
Maka daripada penghargaan, Ganjar lebih suka menyebutkan program-program yang langsung menyasar rakyat sebagai pencapaiannya.
Insentif untuk guru ngaji, ustadz, dan pengurus pondok pesantren se Jateng. Ada 171.131 orang yang mendapat manfaat dari program yang baru kali pertama ada tersebut.
Kemudian, keberhasilan pengumpulan zakat ASN yang mencapai Rp 4,7 miliar perbulan. Pencapaian tertinggi se-Indonesia itu berhasil dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadah, rumah tidak layak huni, santunan anak yatim piatu dan sebagainya.
“Tahun 2019 ini kita juga mampu membuat seluruh gedung kantor Pemprov Jateng ramah difabel. Minimal untuk naik di tangganya ada jalur khusus kursi roda,” katanya.
Selain yang sudah disebutkan Ganjar, patut dicatat juga beberapa pencapaian yang sempat menjadi perhatian publik. Satu diantaranya ialah keberhasilan Ganjar merebut kembali lahan PRPP Semarang. Melalui upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung, lahan seluas 273 hektare itu kembali menjadi aset Negara.
Reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak 2014 juga melahirkan beberapa terobosan penting. Satu yang disoroti publik adalah keberanian Ganjar mengangkat seorang camat menjadi Kepala Biro, sebuah jabatan eselon dua. Juga kepala sekolah SMK Bawen menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
Publik mengapresiasi. Di tengah banyak kepala daerah terkena OTT KPK karena jual beli jabatan, Ganjar mengangkat pejabat melalui proses yang bersih dan transparan.
Ganjar juga diapresiasi karena sistem sistem akuntabilitas keuangan pemprov Jateng berhasil menghemat anggaran Rp 1,2 triliun. Jika pembangunan rumah tidak layak huni hanya butuh Rp 10 juta per unit, hasil penghematan bisa digunakan untuk membangun 120.000 rumah warga miskin.
Tidak main-main, Kemenpan RB bahkan menilai keberhasilan reformasi birokrasi Jateng layak menjadi rujukan provinsi-provinsi lain.
“Kami mengapresiasi capaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam capaian reformasi birokrasinya. Birokrasi di Jawa Tengah ini sudah berjalan sangat baik dan harus role model daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh. (suarabaru.id)
