BLORA – Negara Indonesia, adalah negara kepulauan terbesar di dunia, maka perlu strategi khusus oleh BPH Migas dalam menghadapi tantangan ketahanan energi di negara kepulauan sebesar Indonesia ini.
Salah satu pekerjaan berat mewujudkan bahan bakar minyak (BBM) satu harga, dan menjamin ketersediaan BBM di masyarakat, kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa.
Fans membeber tugas berat BPH Migas, saat menjadi nara sumber program 1 Day With Experts (1DWE) PEM Akamigas diikuti mahasiswa dari lima program studi, Jumat (30/8/2019).
Menurutnya, akibat menurunnya kuota BBM bersubsidi, kini dibangunlah Mini SPBU pada wilayah yang belum terdapat penyalur BBM, dan di lpangan banyak dikelola oleh perorangan.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPH Migas juga mengungkapkan kegemberiannya, bahwa dari 14 peluang kerja di perusahaan Migas Schlumberger, 11 diantaranya dari lulusan PEM Akamigas.
Di hadapan para calon ahli migas dari berbagai daerah di Indonesia, Fanshurullah Asa, mengangkat materi Tantangan Ketahanan Energi di Negara Kepulauan Indonesia.
Distribusi Migas
Kegiatan 1DWE, digelar di gedung Grha Oktana PEM Akamigas, kompleks kampus Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas, jalan Gajah Mada 38, Cepu, Blora, Jawa Tengah.
Hadir Wakil Direktur III Bambang Yudho Suranta, sekaligus membuka acara 1DWE, dan memperkenalkan PEM Akamigas yang memiliki lima program studi (Prodi) tersebut.
Prodi itu, lanjut Yudho, masing-masing Teknik Produksi Minyak dan Gas, Teknik Pengolahan Minyak dan Gas, Teknik Instrumentasi Kilang, Teknik Mesin Kilang, dan Logistik Minyak dan Gas.
“Meski di kota kecamatan (Cepu), namun PEM Akamigas banyak meraih prestasi di berbagai kompetisi nasional maupun internasional,” kata Yudho
Franshurullah Asa melanjutkan, BPH Migas berbeda dengan peran SKK Migas. SKKMigas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Perpres 3 Tahun 2013).
Sedangkan BPH Migas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan, dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agas ketersediaan dan distribusi BBM.
Untuk distribusi migas, telah ditetapkan pemerintah agar terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri (pasal 46 ayat (2) UU No. 22/2001).
Di PEM Akamigas, Fanshurullah menyiapkan beberapa pokok bahasan dalam program 1DWE, diantaranya kondisi saat ini, tugas pokok dan fungsi BPH Migas serta nawacita dalam distribusi BBM.
“Nawacita dalam distribusi gas bumi, di dalamnya ada pembangunan pipa gas bumi trans Kalimantan,” bebernya.
BPH Migas, jelasnya lagi, sebagai lembaga yang mengawasi sebaran bahan bakar minyak, bahkan telah mencatat terdapat ketimpangan dalam sebaran lembaga penyalur BBM di Jawa dan luar Jawa.
Untuk Jawa saja, satu penyalur mengcover 36,11 km2, sedangkan di luar jawa satu penyalur mengcover 502,90 km2, dan untuk daerah 3T satu penyalur mengcover 1.229,01 km2.
“Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, demi mewujudkan energi yang berkeadilan,” pungkas Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa di PEM Akmigas Cepu.
Suarabaru.id/Wahono
