Pemkab Blora Wadul ke Komisi XI DPR RI soal Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Pengawasan OJK hingga  Pembagian DBH Migas

Rombongan dari Blora terdiri dari Komisi B DPRD Blora, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Blora, Kepala BPPKAD, Kepala Dindagkop UKM, Sekretaris Bappeda, Kepala Bank Jateng di wilayah eks Karesidenan Pati, Pimpinan Bank Blora Artha, BKK, BRI Blora dan BRI Cepu, serta para pelaku koperasi dari Kabupaten Blora.

Pada saat itu yang  menerima rombongan dari Blora sekaligus memimpin audiensi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Drs. Fathan, beserta Anggota DPR RI dari berbagai partai yakni Farida Hidayati, Ela Siti N, Indah Kurniawati, Mustofa, dan Putri Anetta.

Wakil Ketua Komisi XI Drs Fathan mengungkapkan, bahwa ada beberapa aspirasi dari Kabupaten Blora yang disampaikan pada kesempatan tersebut.

“Kami menerima audiensi dan juga beberapa fraksi DPRD dan beberapa SKPD mereka menyampaikan beberapa aspirasi yang berkembang misalnya tentang pembagian DBH Migas,” ucapnya.

Kemudian, berkaitan dengan pengawasan untuk para pelaku jasa keuangan, pihaknya mengharapkan OJK dapat terus aktif mendampingi wilayah Kabupaten Blora.

“Soal lembaga pembiayaan kemudian, masih tumbuhnya investasi-investasi yang ilegal di desa, saya minta untuk OJK terus bekerja secara baik mengawasi dan mencegah praktik-praktik penipuan,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si  menuturkan, pada kesempatan tersebut pihaknya turut memaparkan konsep penganggaran pembangunan di Kabupaten Blora di hadapan anggota DPR RI.

“Kami diterima di Komisi XI. Terima kasih atas perjuangan teman-teman komisi XI kaitannya dengan HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), Alhamdulillah Blora APBD-nya bertambah dari DBH dan juga lainnya kami sudah banyak dibantu,” tandas Bupati Blora.