JEPARA (SUARABARU.ID) – Sebanyak 585 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berasal dari 195 Desa / Kelurahan di Jepara dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua KPU Jepara, Zubchan Zuhri, Selasa (24/1-2023)
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Wanita RA Kartini ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jepara, komisioner KPU, Bawaslu Kabupaten dan Provinsi, Camat, PPK dan Petinggi.
Pj Bupati Jepara dalam sambutan yang disampaikan oleh Plt Asisten II Sekda, Ratib Zaeni mengingatkan terwujudnya Pemilu yang lebih baik dan beritegritas adalah hal utama dan ingin kita capai. “Karena hal tersebut sebagai usaha menjaga demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Oleh sebab itu PPS jangan sampai menghianati kepercayaan berdemokrasi di tengah tingkat kesadaran politik masyarakat Jepara yang semakin membaik beberapa tahun terakhir dalam berdemokrasi..
Pj Bupati lantas menjelaskan Kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi masyarakat Jepara ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilpres maupun Pilkada yang terus meningkat. “Pada Pilpres 2019 partisipasi masyarakat Jepara sebesar 82,9%, lebih tinggi dari Pilpres 2014 (73,4%). Demikian juga pada Pilkada Jepara tahun 2012 (65,3%), yang naik menjadi 73,8 persen pada Pilkada 2017,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, pada dasarnya Pemilu hanyalah salah satu dari sekian banyak alat untuk melanjutkan estafet pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, jika pemilu tidak berjalan sesuai koridor yang ditentukan dan tujuan yang telah ditetapkan, tentu hasil-hasil pemilu justru kontraproduktif dengan tujuan pembangunan yang kita laksanakan.
Sementara itu Ketua KPU Jepara Zubchan Zuhri mengingatkan agar PPS sentiasa menjaga prinsip dan asas pemilu yang telah diamanatkan oleh undang-undang. “Karena itu PPS harus menjaga Kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu 24 jam,” tegasnya.
Sedangngkan Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif yakin akan integritas penyelenggara Pemilu tahun 2024. Apalagi eranya sudah sangat terbuka dan sehingga semua penyimpangan akan mudah tersebar. “Sistem juga sudah di bangun oleh KPU dan pemerintah untuk mengurangi praktek praktek kecurangan pada pemilu” ujar Haizul Maarif
Hadepe
