SEMARANG (SUARABARU.ID)– Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) polio, harus segera diikuti sebuah upaya pencegahan yang masif. Hal itu bisa dilakukan lewat percepatan pencapaian target imunisasi polio, dan peningkatan literasi masyarakat, terkait pencegahan penyakit polio.
”Indonesia telah mendapatkan sertifikat bebas polio dari WHO, pada 2014. Ditemukannya kasus polio di Aceh, harus menjadi perhatian semua pihak, guna mengambil langkah segera untuk mengatasinya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/11/2022).
Dari catatan Kementerian Kesehatan, saat ini sebanyak 415 Kabupaten/Kota di 30 Provinsi di Indonesia, masuk dalam kriteria risiko tinggi polio. Hal itu karena rendahnya imunisasi, termasuk di Aceh, yang ditemukan kasus polio pada anak usia 7 tahun 2 bulan, di awal Oktober 2022.
BACA JUGA: Ancaman Pemenuhan Hak Atas Anak Masih Terjadi di Indonesia
Berdasarkan laporan data imunisasi rutin per Oktober 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap, baru mencapai 58,4 persen dari target 79,1 persen.
Kebijakan KLB polio di Indonesia, dilaporkan terakhir terjadi pada 2005-2006, untuk virus polio tipe 1, yang berasal dari Timur Tengah. KLB ketika itu terjadi di 10 Provinsi dan 47 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan total kasus yang dilaporkan sebanyak 305 kejadian.
Dalam perjalanannya, Indonesia sebenarnya sukses mengatasi penyebaran polio, bahkan sempat menerima sertifikat bebas polio dari WHO, pada 27 Maret 2014.
BACA JUGA: Di Wonogiri, Babinsa Pimpin Penanganan Bencana Longsor di Dua Kecamatan
”Kasus polio di Aceh, harus menjadi alarm pengingat para pemangku kepentingan, untuk secara konsisten mendorong masyarakat, agar mendapatkan imunisasi dasar dengan tepat waktum,” terang dia.
Mekanisme untuk memenuhi kebutuhan imunisasi dasar, termasuk imunisasi polio pada anak, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar dijalankan dan dipantau capaiannya secara tertib.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga menyayangkan masih rendahnya kesadaran masyarakat, dalam upaya memenuhi kebutuhan imunisasi dasar kepada anak dan balitanya.
BACA JUGA: Gempa M 5,6 di Cianjur, Terasa di Depok hingga Jakarta
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, adanya program percepatan pemenuhan imunisasi dasar, yang saat ini kondisinya terbilang rendah dan berisiko tinggi, di sejumlah kabupaten/kota di Tanah Air.
Menurut Rerie, kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha harus segera dibangun, untuk mewujudkan peningkatan daya tahan tubuh setiap anak bangsa, lewat program dan gerakan bersama.
”Karenanya, inkonsistensi kita dalam upaya membangun kesehatan anak bangsa, akan berdampak pada rendahnya daya tahan bangsa ini di masa datang, yang penuh dengan tantangan,” tegas Rerie.
Riyan
