SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dalam situasi seperti saat ini, tidak hanya dibutuhkan leadership yang kuat, tetapi juga keahlian dan kesadaran dalam mengelola keuangan negara, agar tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan.
”Karena situasi eksternal seperti ini, kemarin juga ada pandemi, refocusing anggaran terjadi, kan itu punya potensi untuk menyimpang. Maka governance harus tetap berjalan, regulasi harus diikuti, meskipun regulasinya juga kita sesuaikan,” kata Ganjar, usai menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Selasa (13/9/2022).
Menurut dia, itu juga berlaku seperti menangani inflasi hari ini. Dalam penanganan atau merespons inflasi, juga butuh ahli teknis atau orang yang paham betul dalam pengelolaan keuangan.
BACA JUGA: Tiga Inspirasi Makeup Look Korean Beauty Untuk Konser
”Jadi ketika regulasi berubah, pintu-pintu dan jendela-jendela yang bikin bocornya anggaran, harus disiapkan untuk ditutup,” imbuhnya.
Ditambahkan dia, pelatihan-pelatihan harus dilakukan untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola keuangan. Terkait hal ini, BPK RI dapat membantu dengan memberikan pendampingan dan pelatihan.
Bisa juga pelatihan dilakukan internal pemerintah sendiri. Keterampilan mengelola keuangan ini menjadi penting, sehingga level ahli perlu dalam pelaksanaan di lapangan.
BACA JUGA: Persiku Kudus Satu Grup dengan Persikaba Blora dan PSD Demak
”Hari ini kita akan menanggulangi atau merespons inflasi. Presiden sudah mendorong Dana Tidak Terduga bisa digunakan, tetapi kan tidak boleh ngawur atau asal-asalan. Tenaga ahli ini teknisnya penting, menjadi garda terdepan untuk menjaga akuntabilitasnya,” jelas Ganjar.
Selama ini Pemerintah Provinsi Jateng dan juga pemerintah kabupaten/kota, intens berkomunikasi dengan BPK RI Perwakilan Jateng. Dari komunikasi itu, selalu ada catatan-catatan hasil audit, yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan. Buktinya Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
”Minimal dari keuangannya dulu, sekarang sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti sudah beres semua di dalamnya. Ada potensi yang masih harus kita perbaiki. Namun catatan-catatan itu yang hari ini penting untuk kabupaten/kota dan provinsi, guna memperbaiki diri,” ungkap Ganjar.
BACA JUGA: Siasati Kenaikan BBM, PT Industri Gula Nusantara bersama AGP Berikan BLT kepada Karyawan
Kehadiran Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, dalam acara itu diharapkan dapat memberikan penjelasan, mengenai beberapa model audit dan tata cara pengelolaan keuangan negara.
Ganjar berharap, ada kesadaran dari pengelola keuangan negara, untuk memperbaiki hal itu.
”Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota, seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan,” tandasnya.
Riyan
