JAKARTA (SUARABARU.ID) – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, menyerukan pentingnya Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) untuk segera disahkan dan dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia.
Benny Susetyo menyerukan hal itu pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta, Selasa (23/08/2022).
Acara ini diadakan oleh Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mengundang berbagai narasumber, antara lain Cecep Darmawan (Guru Besar Universitas Pendidikan Pancasila), Wariki Sutikno (Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS), Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP).
Acara dihadiri oleh Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Muhammad Sabri, Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Aris Heru Utomo, Kepala Biro Pengawasan Internal Abbas, serta peserta-peserta kegiatan tersebut.
Romo Benny, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pancasila seharusnya dijadikan pedoman moral publik.
“Saat Orba, Pancasila dijadikan alat pembangunan dan menjadikannya sebagai moral pribadi. Seharusnya, Pancasila menjadi moral publik, sehingga aplikasi Pancasila menjadi living dan working ideology kehidupan masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Salah satu pendiri Setara Institute ini juga menyampaikan perasaan masyarakat Indonesia mengenai Pancasila. “Publik merasa Pancasila tidak ada aplikasinya. Pancasila hanya sekedar pengetahuan, padahal seharusnya ini menjadi ethos dan pathos. Oleh karena itu, Pancasila harus tercermin dalam kebijakan publik dengan pejabat publik menunjukkan aplikasi Pancasila, sehingga membutuhkan Peta Jalan PIP,” tuturnya.
Budayawan ini juga memberikan komentar mengenai perpecahan yang terjadi di masyarakat.
“Saat masa reformasi, Pancasila kehilangan perannya dalam ekosistem partai politik, menciptakan sistem yang tidak jelas; Indonesia tidak menjadi jelas di mana arah dan tata kelolanya. Sistem tidak jelas menciptakan disorientasi politik, masyarakat menjadi terbelah karena Pancasila tidak menjadi ekosistem politik dan ekonomi,” kata Romo Benny.
Pancasila, kata dia, adalah jalan tengah, jalan alternatif, baik dalam tata kelola, politik, pemerintah, pendidikan, bisnis, dan budaya. Ini yang harus menjadi catatan, terutama untuk BPIP.
Pakar komunikasi politik ini menyampaikan urgensi Peta Jalan PIP tersebut.
