KUDUS ( SUARABARU.ID) – Anggota DPRD Kudus dari Fraksi PKB Ilwani meradang lantaran alokasi dana hibah Pemkab untuk tiga madrasah tak kunjung dicairkan. Hal ini membuat pembangunan tiga madrasah tersebut menjadi terbengkalai.
Tiga madrasah itu yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Falah dengan nilai hibah Rp 650 juta, Madrasah Diniyyah Roudlotul Ulum senilai Rp 700 juta dan Madrasah Miftahul Huda senilai Rp 675 juta.
Sehingga total hibah yang akan diberikan itu nilainya mencapai sekitar Rp 2 miliar
Menurut Ilwani, pencairan dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk lembaga pendidikan yang seharusnya dicairkan sejak 15 Mei 2022 lalu. Hanya saja saat ini anggaran belum kunjung cair.
Ilwani menduga terhambatnya pencairan hibah tersebut karena adanya intervensi dari luar. Bahkan, kata Ilwani ada upaya tertentu agar hibah tersebut tidak cair
“Jelas ini ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Pasalnya, pencairan hibah untuk lembaga yang lain sudah berjalan baik. Untuk tiga madrasah ini malah belum cair,”kata Ilwani, Rabu (3/8).
Diketahui, pada APBD 2022 terdapat 45 lembaga yang memperoleh hibah.
Ilwani menegaskan, anggaran hibah untuk tiga madrasah tersebut merupakan salah satu pokok pikiran yang diperjuangkannya dalam APBD 2022. Sebagai Legislator asal PKB, dirinya memang memberi perhatian khusus pada peningkatan kualitas pendidikan terutama pendidikan agama.
Sehingga jika ada pihak-pihak yang berusaha menggagalkan pembangunan madrasah tersebut tentu sangat disayangkan.
Jika alasan Pemkab karena kurang lengkapnya administrasi, harusnya juga dikomunikasikan dari awal sehingga tidak mengorbankan pembangunan madrasah yang lebih penting.
Terpisah, Pembina Yayasan MI Miftahul Falah, KH Shodiqun saat dikonfirmasi membenarkan jika hibah untuk lembaganya saat ini belum kunjung cair
Padahal, pihaknya sudah memulai pembangunan itu sebelum pencairan.Namun, setelah pembangunan berjalan sekitar 30 persen pencairan yang dijanjikan itu tidak kunjung terlaksana.
“Saat sudah ada jadwal pencairan, kami sudah kerja bakti bersama warga untuk memulai pengerjaan. Tapi sampai sekarang belum juga cair,” ujar dia.
Menurut dia, belum cairnya dana hibah itu karena ada perbedaan antara desain bangunan dari proposal.
Sehingga pihaknya perlu memperbaiki gambar dari proposal tersebut, tetapi hibah juga tidak kunjung cair.
“Gambar bangunan berubah dari semula dua lantai menjadi satu lantai. Tapi lokal kelasnya tetap sama, dan gambar yang baru juga sudah kami kirim ke Bagian Kesra,” ujar dia.
Dengan mangkraknya pembangunan tersebut, pihaknya juga terpaksa harus membagi sif kelas terhadap 176 siswa.
Dia berharap, pihak-pihak terkait dapat memahami anggaran tersebut agar tidak terjadi pelanggaran.
“Ini uang negara yang seharusnya bisa segera dicairkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Ali Bustomi
Baca juga:
PKB Kudus Dukung Prabowo-Muhaimin, Gerindra Tunggu Keputusan Pusat
Lahannya Dicaplok Proyek Pamsimas, Warga Menawan Wadul DPRD Kudus
