SEMARANG (SUARABARU.ID) – Lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng menerima transfer Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan roda 4 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham.
Pelimpahan status kepemilikan BMN itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis kelengkapan kendaraan (kunci, STNK, BPKB) dari Sekretaris Itjen R. Natanegara Kartika Purnama kepada masing-masing Kepala UPT penerima
Prosesi serah terima BMN digelar bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (NewSimwas) yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jateng.
“Terima kasih atas transfer ini. Tentunya sangat berarti bagi kami karena dari 71 UPT di Jawa Tengah, masih ada beberapa UPT yang tidak memiliki kendaraan operasional,” kata Kakanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin, Jumat (24/6/2022).
“Bahkan ada beberapa Kepala UPT yang memakai kendaraan pribadinya untuk keperluan dinas,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, R. Natanegara memberikan pengarahan bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam sistem pengawasan. “Luar biasa Kanwil Kemenkumham Jateng ini. Kantornya hebat sekali. Bahkan memungkinkan untuk jadi kantor Kementerian cadangan,” ujar Nata.
Tak hanya itu, Nata juga memberikan pujian atas respon Kanwil Kemenkumham Jateng dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, baik oleh BPK maupun Itjen.
Dari paparannya, diketahui bahwa Kanwil Kemenkumham Jateng berdasarkan hasil penilaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Semester II Tahun 2021 dinyatakan seluruh rekomendasi telah selesai (Status 1).
“Ini sangat luar biasa, karena jarang sekali ada Kantor Wilayah yang bisa merespon secara cepat dan sebaik ini. Dan Jawa Tengah yang pertama menindaklanjuti secara baik,” katanya.
“Dan ini semua telah terselesaikan dengan baik atas bimbingan pimpinan Kakanwil yang sabar. Kami mengucapkan terima kasih atas respon yang luar biasa untuk menyelesaikan semua rekomendasi tersebut,” imbuhnya.
Nata menjelaskan bahwa pemeriksaan dan temuan merupakan bagian dari dinamika pekerjaan. Untuk menyelesaikan itu perlu dibangun komunikasi yang baik antar semua pihak.
“Jangan bersikap apriori dan alergi terhadap kegiatan pemeriksaan. Seharusnya kita saling bantu dalam menyelesaikan ini. Baik rekan-rekan di Itjen sebagai quality insurance maupun rekan-rekan di Satuan Kerja, harusnya bisa saling bekerjasama, agar apa yang kita kerjakan dapat sama-sama dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Sementara dalam kegiatan tersebut diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham Jateng, serta para Kepala UPT se Jawa Tengah.
Ning Suparningsih
