SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kebutuhan energi setiap tahun meningkat. Dengan adanya subsidi BBM menyebabkan tertekannya APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
Hal ini menjadi tantangan strategi baru untuk menyelaraskan akses dan keterjangkauan energi dengan peningkatan jumlah energi terbarukan.
Subsidi yang pemerintah berikan selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja subsidi untuk BBM dan elpiji sudah mencapai 100 triliun pertahun.
Sedangkan untuk tahun 2022 ini pemerintah menganggarkan 134 triliun untuk subsidi BBM, elpiji, dan listrik dari APBN 2022. Maka jika dikalkulasikan jumlah ini mencapai 7,2 persen dari APBN.
Tapi pertanyaan yang muncul adalah, dengan anggaran yang begitu besar, apakah subsidi tersebut sudah tepat sasaran?
Masyarakat sudah lama terayun dengan BBM bersubsidi. Namun benarkah masyarakat miskin yang menikmati subsidi BBM ini? Menurut penulis, ‘subsidi salah sasaran’ karena yang menikmati adalah mereka yang mempunyai mobil pribadi, bukan untuk angkutan umum. Bukankah itu salah sasaran?
Untuk siapa sebenarnya subsidi tersebut?
Subsidi sendiri merupakan bantuan keuangan yang diberikan untuk suatu bisnis atau sektor ekonomi. Bantuan yang dimaksudkan disini adalah untuk sektor yang sifatnya mikro dan masyarakat menengah kebawah.
Namun dalam kenyataan di lapangan, masih banyak ditemui penyelewengan pemakaian bantuan subsidi ini oleh oknum-oknum yang dianggap tidak berhak menerima. Sehingga hal ini menyebabkan kerugian negara, dan juga masyarakat yang berhak menerima.
Dalam masalah ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana caranya agar subsidi BBM bisa tepat sasaran. Supaya negara tidak dirugikan dan masyarakat merasa terbantu, serta perekonomian mereka semakin meningkat.
Akan lebih bermanfaat jika subsidi BBM dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat miskin, misalnya alokasi dana untuk subsidi pendidikan sebagai investasi untuk negara dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas kedepannya.
Oleh: Nadya Wahyu Pratiwi, Prodi Manajemen Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
