BLORA (SUARABARU.ID) – Diduga sarat muatan politik Pilkada Blora 2020 terkait pengangklatan dan mutase ratusan kepala sekolah, jajaran Pengurus PGRI Kabupaten Blora gelar audiensi ke Komisi D. Tuntutannya adalah evaluasi Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan mutasi ratusan Kepala Sekolah.
Dengan keras, tegas dan berapi-api, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora, Sintong Joko Kusworo, menyampaikan alasannya mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD Blora.
Rmbongan diterima oleh tujuh anggota Komisi D, sebagai mitra Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, di Ruang Rapat DPRD Blora.
“Kami minta agar dievaluasi kembali SK pengangkatan dan mutasi Kepala Sekolah yang telah lalu, karena kami duga itu efek dari Pilkada, padahal itu sudah selesai, dan kami sama-sama ingin mewujudkan sesarengan mbangun Blora, tolong kami ini berjuang memajukan pendidikan anak-anak Blora, mutasi ini justru membuat kami tidak sejahtera, kami terkesan dibuang, karena kami ditempatkan di daerah terpencil,” ungkap Sintong.
Belum Pernah Komunikasi
Keluhan yang sama juga disampaikan oleh Sumaji, pengurus PGRI Blora yang lain, dalam audiensi tersebut dirinya menyampaikan tidak adanya komunikasi yang baik antara Pengurus PGRI Blora dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, sehingga menimbulkan keresahan atas munculnya SK pengangkatan dan mutasi Kepala Sekolah.
