KUDUS – Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus senantiasa memperhatikan kesejahteraan guru. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya melalui program unggulan tunjangan kesejahteraan guru swasta, madrasah/diniyyah.
Evaluasi akan selalu dilakukan seiring dengan upaya peningkatan kompetensi guru. Bupati Kudus H.M. Tamzil membahas hal tersebut dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus di Emerald Room Hotel Griptha, Selasa (18/6).
Hadir pula sebagai narasumber Ketua DPRD Kudus Achmad Yusuf Roni, Kepala Dinas Disdikpora Kabupaten Kudus Joko Susilo, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kudus Noor Badi, dan 50 guru Pendidikan Agama Islam sebagai peserta.
Peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting bagi pembentukan akhlak siswa. Utamanya melalui pembelajaran budi pekerti yang disisipkan pada tiap penyampaian materi PAI.
“Sampai hari ini yang masih melekat dengan saya ilmu dari guru agama SD dan SMP karena begitu dekatnya, menanamkan pendidikan budi pekerti sampai sekarang. PAI mampu untuk memberikan penanaman yang kuat bagi anak-anak,” ujar H.M. Tamzil.
Masukan-masukan dari guru-guru Pendidikan Agama Islam dirasa perlu, khususnya terkait penyelenggaraan program unggulan tunjangan kesejahteraan guru. Hasil komunikasi ini, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam rancangan APBD selanjutnya.
“Bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah kegiatan penting, saya hadir secara langsung untuk menyampaikan beberapa hal dan apresiasi terhadap kegiatan ini, terutama guru-guru Pendidikan Agama Islam SD, SMP, SMA, SMK.”
”Bahwa apa yang dilakukan hari ini untuk kesempatan sharing dan evaluasi kegiatan kemarin. Peningkatan SDM dalam hal kesejahteraanya yang penting, dari pemerintah daerah dan DPRD senantiasa memperhatikan masalah itu,” tutur H.M. Tamzil.
Dirinya mengungkapkan telah menerima banyak masukan terkait pendidikan agama islam. Diantaranya tentang perlu adanya tambahan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK. Tentunya, dengan optimalisasi pendidikan agama dari TPQ diharapkan mampu memberi alternatif solusi.
“Banyak kritik yang sampai ke kita, bahwa sekolah umum waktu pendidikan agamanya kurang, terutama Pendidikan Agama Islam. Jamnya kurang, untungnya di Kudus banyak sekolah diniyyah, madrasah, dan TPQ bisa menutup dari satu sisi. Kami mendukung sekali ada kegiatan di luar sekolah,” ujarnya.
Berbagai permasalahan pun disampaikan langsung kepada H.M. Tamzil. Salah satunya dari Guru Smp 1 Jati, Sutejo menyampaikan bahwa tunjangan dari pemerintah pusat untuk guru sertifikasi non PNS tak kunjung cair, terkendala belum adanya surat keputusan (SK) dari Kepala Disdikpora atau Bupati Kudus. Masalah tersebut telah berlarut-larut dari 2014 hingga saat ini, padahal kabupaten / kota lain sudah cair.
“Kami ada paguyuban guru sertifikasi non PNS menunggu hingga 6 tahun, 2014-sekarang tunjangan dianggarkan tapi tidak dapat pernah cair, sehingga dana dikembalikan ke pusat. Kendalanya satu, kami butuh SK bupati / kepala dinas. Di kabupaten kota lain seperti Demak, Semarang , Surakarta, Pemalang bisa cair,” jelasnya.
Mendengar kabar tersebut, H.M. Tamzil menginstruksikan Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus Joko Susilo untuk menindaklanjuti, baik dengan SK kepala dinas atau melalui SK bupati.”Baru dengar hari ini, tolong kadin diselesaikan mau pakai SK bupati oke, SK kepala dinas oke. Silakan, secepatnya saja,” jawabnya.
Kemudian Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kabupaten Kudus Sofian juga menyampaikan beberapa hal terkait lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
“Kami punya lomba MAPSI untuk SD sudah berjalan 20 tahun, SMP 8 tahun. SD awalnya didukung dana dari dinas pendidikan sebesar 70 hingga 80 juta, namun tahun kemarin hanya 35 juta dan dibantu komisi D.”
”Pada SMP baru membuka kran bantuan dari dinas. Mudah-mudahan dan kedepan bisa ada anggaran, untuk menopang MAPSI SD dan SMP. Harapan kami 2021 Kabupaten Kudus siap menjadi tuan rumah lomba MAPSI tingkat Jawa Tengah,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, H.M. Tamzil mengupayakan MAPSI untuk mendapatkan tempat di perubahan anggaran. Instruksi diberikan kepada Disdikora untuk menyisipkan anggaran untuk MAPSI. Jika tidak dapat dianggarkan pada perubahan anggaran tahun ini, maka akan dianggarkan tahun depan. “Sepakat, kalau MAPSI dapat didukung anggaran,” pungkasnya. (SuaraBaru.id)
