SURAKARTA (SUARABARU.ID) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Program Optimalisasi Penerimaan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Surakarta (Jumat, 12/11).
Selain Wamenkeu acara tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sudarto serta para Kepala Kantor Wilayah DJBC dan DJP di Jawa Tengah & DIY.
Joint Program Optimalisasi Penerimaan merupakan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya mengakselerasi gerak pembangunan dan meningkatkan kemandirian nasional. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, peringkat EODB Indonesia dan kredibilitas serta efektifitas APBN.
Tujuan besar program ini adalah membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan perpajakan, kepabeanan, cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pengembangan sistem didasari oleh prinsip manajemen risiko di mana pelaku usaha yangpatuh akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam kaitannya dengan perpajakan dan kepabeanan.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo memberikan ucapan selamat datang kepada para peserta monitoring dan evaluasi yang telah hadir di Surakarta.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada acara itu menyampaikan program sinergi yang dilakukan antara DJP dan DJBC.
‘’Program sinergi ini ada delapan program yaitu program Joint Analisis, Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigasi, Joint Proses Bisnis, Single Profile, Secondment, dan program sinergi lainnya,’’ ungkapnya.
Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Imam Arifin menyampaikan pemaparan bersama Kelompok Kerja Joint Probis & TI mengenai implementasi Prepopulated PEB & CK1, monitoring Implementasi Prepopulated PIB ,dan rencana Implementasi Integrasi & Single Document di Kawasan Berikat.
Dilanjutkan dengan pemaparan Tindak Lanjut Daftar Sasaran Besar (DSB) Program Sinergi Wilayah oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah, program ini dilakukan dalam rangka mengamankan penerimaan negara.
‘’Program ini dilakukan dalam rangka mengamankan penerimaan negara.” ungkapnya.
Secondment di KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta mengangkat tema Cukai serta Fasilitas Berikat dengan pertimbangan jumlah aktivitas proses bisnis pengusaha yang terbanyak dan paling sering dilakukan di wilayah kerja.
Sinergi ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, yang dibagi ke dalam 15 grup dan melibatkan ribuan pegawai Kementerian Keuangan yang berada di kantor pusat maupun kantor vertikal.
Program sinergi ini telah memasuki tahun kelima dan menghasilkan berbagai capaian positif antara lain perbaikan proses bisnis, peningkatan kepatuhan, layanan, dan penerimaan.
Kanwil DJP Jawa Tengah II memperoleh juara pertama program Secondee Secondment Joint Program antara DJP dan DJBC pada tahun 2021 ini.
Doddy Ardjono
