KOTA MUNGKID(SUARABARU.ID)-“Saya bahagia karena insyaallah tidak lama lagi ada sepuluh desa yang akan memiliki masterplan desa. Sesederhana sekalipun masterplan tersebut bila terlaksana, baru ada sepuluh desa dari 75 ribu desa se-Indonesia yang telah siap masterplan desanya”.
Anggota Komisi V DPR RI, Ir H Sudjadi, mengatakan hal itu dalam workshop penyusunan
masterplan infrastruktur terpadu di sepuluh desa, hari ini. Dilaksanakan selama dua hari, di Hotel Artos Magelang, 8-9 November 2021.
Kegiatan itu hasil kerja sama antara Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI, Tim dari Stupa Data UGM.
Bertujuan untuk memperkenalkan metoda yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa, diharapkan kepala desa dan perangkat desa dapat memahami dan mengaplikasikan dalam perencanaan pembangunan desa.
Adapun metoda yang diperkenalkan dalam workshop itu adalah community action plan (CAP) atau perencanaan tindakan bersama masyarakat.Dalam metoda itu akan dilaksanakan tiga tahapan, yaitu pra CAP, kedua lokakarya CAP, dan pasca CAP. Pra CAP dilaksanakan hari ini, untuk membangun pemahaman yang sama antara semua pihak dalam proses perencanaan. Hari ini dilakukan seminar, ceramah, dan pembekalan bagi aparat desa.
Tahap kedua lokakarya CAP akan dilaksanakan esok hari. Aparat desa yang didampingi Tim Stupa Data akan menyusun masterplan infrastruktur terpadu desa. Akan didiskusikan perumusan dan penetapan visi misi desa, identifikasi dan analisa masalah, penentuan prioritas dan identifikasi program prioritas. Besok pagi peserta akan menyusun masterplan, kemudian presentasi dan diskusi antarpeserta.
Pasca CAP akan dilaksanakan selama satu bulan. Peserta akan menerapkan masterplan yang telah disusun, didampingi tim. Dalam pasca CAP aparat desa akan membuat RPJMD dan pada akhir pasca CAP akan ada rembug desa.
Sebelumnya sudah ada workshop pada 27 dan 28 Mei lalu yang diikuti 30 desa. Adapun sepuluh desa peserta adalah Gulon (Kecamatan Salam), Girirejo (Ngablak), Pandean (Ngablak), Ngablak (Ngablak),
Mranggen (Pakis), Keji (Muntilan), Dukun (Dukun), Banyusidi (Pakis), Pakunden (Muntilan), dan
Gunungsari (Windusari).
“Saya minta panitia agak kencang, desa yang tidak siap ya tidak usah diteruskan. Karena bukan kebutuhan kita, yang butuh mereka,” tegas Sudjadi.
Selebihnya wakil rakyat asal Kartasura itu memaparkan, belum ada daerah lain yang menggelar workshop seperti itu. Dengan adanya masterplan desa akan memudahkan pemerintah desa dalam pembangunan yang terarah dan terprogram dalam mencapai target tahunan maupun enam tahunan. Tentu revisi masterplan masih dimungkinkan untuk disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan perkembangan situasi serta kondisi desa masing-masing.
Dia berterima kasih kepada jajaran pemerintah yang memberikan perhatian. Sebelumnya 30 kepala desa yang diberi pembekalan dan sekarang sepuluh desa terseleksi, disesuaikan dengan anggaran.
Sepuluh desa itu akan menjadi pioner se- Indonesia. Difokuskan untuk mengintegrasikan program kementerian PUPR, Kementerian Desa, dan Kemenhub. “Saya ingin membuat catatan sejarah,
sepuluh desa mempunyai masterplan yang dapat dipercaya walau belum sempurna. Catat, se-Indonesia baru sepuluh desa yang punya masterplan desa,” tandas H Sudjadi.
Sangat Cepat
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR, Ir Rachman Arief Dienaputra MEng, dalam kesempatan itu
berterima kasih kepada Ir H Sudjadi, karena berkonsentrasi penuh membina desa di daerah pemilihan (Dapil)-nya. Sudjadi mendorong supaya Dapilnya bisa maju dan berkembang. “Beliau sudah sepuh tetapi jiwanya masih muda, senantiasa mengawal pemerintahan di Dapilnya,” katanya.
Dia berharap masterplan bisa jadi implementation plan. Sebab perkembangan pembangunan pedesaan Indonesia saat ini sangat cepat. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
Peranan kawasan pedesaan sangat penting dalam pembangunan nasional untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan.
Ditambahkan, sekarang pemerintah sedang konsentrasi, bagaimana bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota sampai 2024. Tahun ini harus menuntaskan 35 kabupaten/kota,
tahun depan 212 kabupaten/kota dan di tahun 2024 menyelesaikan 514 kabupaten/kota. Itu dilakukan seluruh Kementerian. “Tantangan kita tidak memiliki database yang bagus. Ada kabupaten/kota yang mengalami kemiskinan ekstrem, tetapi ketika ditanya kecamatannya mana, desanya mana, datanya masih diolah terus,” katanya.
Terkait workshop itu, Kementerian PUPR menginginkan seluruh program yang ada diintegrasikan di tempat yang tepat. Supaya menjadi pendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
Dipaparkan pula, tahun ini ada dana Rp 23,24 triliun untuk membangun infrastruktur secara padat karya. Tahun ini Pemprov Jateng mendapat alokasi Rp 1,83 triliun, dan Kabupaten Magelang Rp 33,63 miliar.
Berbagai program akan diupayakan secara perlahan. Untuk pemdes didorong membuat masterplan desa agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan bermanfaat meningkatkan pembangunan ekonomi dan potensi unggulan di desa. Diharapkan itu dapat merangsang peran aktif para pemangku kepentingan sebagai momentum yang baik untuk menata desa sesuai potensi unggulan yang dimiliki. Ke depan masterplan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan infrastruktur
Asisten II Pemkab Magelang, Iwan Sutiarso, ketika membacakan sambutan Bupati Zaenal Arifin, berterima kasih kepada Ir H Sudjadi yang selama ini telah memberikan perhatian dan dukungan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Dia berharap peserta bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik baiknya. Sehingga bisa lebih memahami ruang lingkup dan tugas- tugas penyusunan masterplan desa dan pada akhirnya bisa mendukung terealisasikannya visi Kabupaten Magelang 2019-2024 yakni Sedaya Amanah (sejahtera, berdaya saing dan amanah).
Eko Priyono
