SEMARANG (SUARABARU.ID)– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengejar penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), menjadi layak huni. Di awal tahun menjabat, pasangan Ganjar-Yasin menargetkan sebanyak 1.582.024 rumah diperbaiki.
Hal itu juga sudah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018, dan pada 2020 tersisa 827.009 unit untuk diselesaikan.
Kepala Disperakim Provinsi Jateng, Arief Djatmiko mengatakan, setiap tahun target perbaikan RTLH di Jateng adalah 100 ribu unit. Pada 2019, jumlah peningkatan kualitas RTLH melebihi target, hingga lebih dari 102 ribu unit.
BACA JUGA: Digitalisasi UMKM Jadi Fokus Genjot Perekonomian Rakyat
Dia menyebut, target itu dicapai dengan sinergi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, ada pula peran serta dari Baznas, pemerintah desa melaui Dana Desa, dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Ditambahkan Arief Djatmiko, meskipun dari target BNBA RPJMD Provinsi Jateng tinggal menyisakan 827.009 unit RTLH, namun masih terdapat tambahan data RTLH dari evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Walaupun setiap tahun kita intervensi untuk perbaikan RTLH, tetapi saat ini jumlahnya masih banyak, yaitu 1.632.071 unit RTLH yang harus diperbaiki. Rinciannya, 827.009 adalah data dari RPJMD, dan 805.062 merupakan data baru, dari updating DTKS,” kata Arief dalam keterangannya di Semarang, belum lama ini.
BACA JUGA: Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19, Unimma Gelar Vaksinasi Massal Lintas Agama
Namun demikian, pada 2022 dana stimulan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) untuk perbaikan RTLH dari APBD provinsi, direncanakan naik. Dari semula Rp 12 juta per unit, menjadi Rp 17 juta per unit. Itu dilakukan, untuk lebih meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki.
Dia tidak menepis kondisi di mana pandemi covid-19 memengaruhi alokasi perbaikan RTLH. Pemerintah daerah banyak me-refocusing dana peningkatan kualitas RTLH dalam rangka penanganan kemiskinan itu. ”Di tahun 2020 kemarin, kita berhasil merenovasi 75.230 unit RTLH,” urai Arief lagi.
Dia berharap, agar mereka yang merasa berhak dibantu perbaikan RTLH-nya, segera menghubungi pemerintah desa setempat. Hal itu agar yang bersangkutan bisa masuk dalam usulan Musdes. Dan yang belum masuk DTKS, dapat segera didaftarkan ke basis data terpadu milik Dinas Sosial.
”Apalagi sistem kita sudah terkoneksi dengan sistem cari BDT milik Dinsos. Sehingga, kalau sudah masuk ke sistem Dinsos, maka akan terdaftar ke kita,” pungkas Arief.
Riyan
