GROBOGAN-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan membentuk forum relawan siaga bencana. Adanya forum ini diharapkan mampu menimalisir korban dan dampak bencana yang terjadi. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPBD Kabupaten Grobogan Endang Sulistyoningsih saat Rapat Koordinasi Pencegahan Dini Bencana Alam di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, Senin (25/3).
Hadir dalam rapat tersebut, stakeholders penanganan bencana seperti PMI, Pramuka ,dan sejumlah kelompok sukarelawan. Beberapa pemilik usaha juga ikut berpartisipasi untuk bergabung dalam forum tersebut.
“Penanganan penanggulangan bencana ini tidak lepas dengan peran serta sukarelawan yang turut membantu. Melalui forum ini, mereka diharapkan bisa dilatih pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana,” papar Endang.
Pembentukan forum ini melihat adanya potensi di hamper setiap daerah memiliki ancaman bencana. Tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Grobogan yang dikenal memiliki cakupan wilayah terluas kedua di Jawa Tengah. Di daerah ini, potensi bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan juga kekeringan sewaktu-waktu melanda daerah tersebut.
Menurut Endang, pembentukan forum ini dapat meningkatkan kerjasama dalam kegiatan siaga bencana di masyarakat. Di samping itu, masyarakat dihimbau dapat mengenal karakteristik bencana di lingkungan masing-masing.
“Mereka bisa lebih mengenal karakteristik bencana di lingkungannya dengan harapan mereka nantinya dapat membuat peta bencana dan mengetahui menentukan lokasi berlindung dan mengetahui peranan yang dimiliki masing-masing,” tambah Endang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Grobogan menyatakan, pemerintah desa dapat menganggarkan dana untuk penanggulangan bencana. Saat ini,beberapa desa di Kabupaten Grobogan mendapat alokasi dana desa melalui APBD dengan total Rp 289,6 miliar.
“Masing-masing desa rata-rata sekitar Rp 1 miliar dan sebagian dana desa itu bisa digunakan untuk membangun sumber air bersih untuk menanggulangi kekeringan,” jelas Sanyoto.
Sanyoto menambahkan, pihaknya tidak dapat memberikan intervensi pada pemerintah desa. Namun, tetap memberikan masukan kepada seluruh pemerintah desa terkait alokasi anggaran dana desa yang digunakan pemerintah desa.
“Kami dan bahkan Bupati tidak dapat mengintervensi harus untuk ini atau untuk itu. Hanya dapat memberikan masukan pada pemerintah desa. Ini yang terus kami dorong supaya penggunaan anggaran dana desa tidak hanya untuk pengecoran jalan saja,” tutupnya.
suarabaru.id/Hana Eswe
