WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Katua PGRI Kabupaten Wonosobo Suratman SPd MPd menyampaikan saat ini banyak sekali masalah pendidikan yang dialami daerah Wonosobo. Persoalan tersebut harus bisa segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut.
“Masalah tersebut terkait dengan kekurangan tenaga guru ASN di tingkat SD dan SMP. Tenaga pendidik P3K yang sudah lolos seleksi namun belum dapat SK penempatan tugas, kekosongan Kepala SD dan PJJ daring,” katanya.
Suratman menyampaikan hal tersebut di hadapan Anggota DPD RI Ir H Bambang Sutrisno MM saat melakukan dialog bertema “Peran Strategis PGRI dalam Mewujudkan SDM Unggul” dengan Pengurus PGRI Wonosobo di Gedung PGRI setempat, Rabu (4/11).
Menurutnya, kini di Wonosobo, kekurangan 1.017 guru kelas ASN SD, 283 guru olah raga ASN SD, 318 guru PAI ASN SD dan 504 guru berbagai mata pelajaran ASN SMP. Kekurangan guru ASN SD dan SMP tersebut karena formasi rekrutmen guru ASN jumlahnya sangat terbatas.
“Guna menutup kekurangan guru ASN tersebut, beberapa sekolah mengambil guru honorer dan guru wiyata bakti untuk mengajar. Hanya saja pihak sekolah tidak bisa memberikan honor yang memadai sesuai UMR yang ada,” tegasnya.
PJJ Daring
Dari data yang dihimpun PGRI Wonosobo, sebutnya, ada sekitar 50 persen SD setempat yang hanya punya guru ASN 2-3 orang. Selebihnya merupakan guru honorer dan wiyata bakti yang digaji rendah atau di bawah standar UMR.
“Ada juga guru yang sudah lolos seleksi P3K namun belum dapat SK penempatan. Banyak pula guru yang sudah lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) dan lolos sertifikasi tapi sampai sekarang tunjangan sertifikasi guru belum bisa dicairkan,” sebutnya.
Dikatakan Suratman, tunjangan sertifikasi guru mereka tidak bisa dicairkan karena tidak punya SK pengangkatan sebagai guru honorer atau wiyata bakti dari Bupati setempat. Sementara berdasarkan petunjuk tehnis yang ada mereka tidak bisa mendapat dana BOS.
“Sejumlah 50 Kepala SD juga masih kosong. Setelah dibuka pendaftaran Kepala SD yang daftar cuma 33 orang. Mereka tidak tertarik jadi Kepala SD karena tunjangan yang diterima dengan beban kerja tidak sesuai. Kepala SD yang lolos seleksi juga masih “nganggur” karena belum mengkuti diklat,” bebernya.
Di luar permasalahan tersebut, PJJ daring akibat pandemi global Covid-19, juga dipandang belum berjalan efektif dan maksimal. Banyak guru, siswa dan orang tua yang merasa keberatan dengan proses PJJ daring yang belum tahu kapan akan bisa berakhir ini. Mereka minta PTM bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Muharno Zarka-Wahyu
