KENDAL (SUARABARU.ID) – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan segala upaya untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dijalankan Mensos Juliari dengan menyalurkan Bansos Reguler, Bansos Khusus, dan Bansos Tambahan.
Hal tersebut seperti yang diutarakan Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat menghadiri acara Penutupan Penyaluran (Flag Off) Bantuan Sosial Beras (BSB) Tahap I dan II Tahun 2020 di Kabupaten Kendal, Selasa (3/11/2020).
“Bansos Reguler diluncurkan untuk penanganan kemiskinan dimana dilaksanakan sebelum masa pandemi, yakni meliputi PKH yang menjangkau 10 Juta KPM dengan aggaran Rp36,8 triliun,” katanya.
Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menjangkau 20 Juta KPM dengan anggaran Rp43,1 trilliun. Baru kemudian Bansos Khusus diluncurkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid-19.
Mensos Juliari menjelaskan, penerima Bansos Khusus merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin baik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS yang merupakan hasil pendataan pemerintah kab/kota.
“Bansos Khusus meliputi Bansos Sembako (BSS) Jabotabek menjangkau 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp6,8 triliun dan Bansos Tunai (BST) menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp32,4 triliun,” katanya.
Terakhir adalah Bansos Tambahan untuk membantu KPM bansos reguler memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi.
Selain BSB, bansos tambahan lainnya adalah Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH yang menjangkau 9 Juta KPM dengan indeks sebesar Rp500 ribu/KPM sekali salur, dengan anggaran Rp4,5 triliun.
