WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Elit NU di Wonosobo hendaknya tidak larut dan terjebak dalam permainan politik praktis dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini. Apalagi sampai bersikap partisan bagi pihak yang berkepentingan dalam perebutan kekuasaan politik.
Demikian kesepakatan yang mengemuka usai “Forum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) se-Kabupaten Wonosobo” menggelar pertemuan bersama di Rumah Makan Sari Rasa Wonosobo, Jumat (28/8), petang.
Pertemuan tersebut diikuti 12 MWC NU dari 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Ketua MWC NU Kecamatan Kepil, Kaliwiro dan Mojotengah tidak tampak hadir dalam pertemuan atau silaturrahmi yang digelar mulai siang hingga petang tadi.
Dalam menghadapi Pilkada, Forum MWC NU meminta, hendaknya pimpinan NU mengedepankan keteladanan dengan membangun etika dan akhlak politik yang menjamin terwujudnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ormas Keagamaan
NU itu, menurut mereka, merupakan jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah. Organisasi masyarakat keagamaan, yang sejak awal didirikan Kiai NU, mengemban tugas besar menjaga, merawat dan mengembangkan ajaran Islam ala ahlisunnah wal jamaah.
Forum MWC NU mengajak masyarakat menjadikan Pilkada sebagai ajang demokrasi untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pilihan politik jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Tapi sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan.
Ketua Tanfidz MWC NU Kecamatan Kertek Wonosobo K Ahmad Hakim mengatakan NU secara tegas dan teguh memegang komitmen terhadap khittah NU dengan mengedepankan gerakan perjuangan kemaslahatan umat. Ada sembilan pedoman politik bagi warga NU.
“Jadi dalam berpolitik warga NU harus berpegang pada sembilan pedoman politik itu. Yakni terlibat dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Juga politik yang berwawasan kerakyatan dan kebangsaan,” tegasnya.
Saling Menghargai
Ditambahkan K Ahmad Hakim, berpolitik bagi NU, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengobankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan antar warga NU. Perbedaan pandangan politik harus dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain.
“Berpolitik bagi warga NU juga haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama. Konstitusional dan adil. Memperhatikan moral, etika dan budaya yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila,” tandasnya.
Wakil Ketua MWC NU Wadaslintang K Syaifullah menilai warga NU sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Karena itu, kaum nahdliyin tidak bisa digiring ke arah kepentingan politik personal atau kelompok tertentu.
“Biarkan warga NU menentukan pilihan politik sendiri. Mereka sudah lebih paham dalam memilih figur yang jelas telah terbukti berjuang untuk kepentingan NU. Urusan politik praktis itu ada di partai bukan di NU yang seharusnya lebih mengurusi jamiyyah dan jamaah NU,” paparnya.
Muharno Zarka-Wahyu
