PURWOREJO (SUARABARU.ID) – Bagi Markamah (58), malam hari dulu menjadi penanda berakhirnya pekerjaan. Perempuan penganyam bambu asal Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo itu hanya mengandalkan penerangan seadanya sehingga aktivitas membuat besek harus dihentikan ketika hari mulai gelap.
Kini keadaan berubah. Sejak rumahnya tersambung listrik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), ia dapat melanjutkan pekerjaannya hingga malam hari. Waktu produksi bertambah, penghasilan pun berpeluang meningkat.
“Alhamdulillah sudah punya listrik sendiri. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah membantu saya. Sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga. Kalau malam saya bisa lembur membuat besek,” ujar Markamah dengan wajah sumringah.
Kisah Markamah menjadi satu dari ribuan cerita perubahan yang dihadirkan pemerintah melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) tersebut tidak hanya menghadirkan aliran listrik, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, informasi, serta peluang ekonomi bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara layak.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat melakukan penyalaan simbolis listrik bagi penerima BPBL di Desa Hardimulyo, menegaskan bahwa listrik merupakan hak dasar setiap warga negara.
Menurutnya, keberadaan listrik menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di era digital. Tanpa listrik, anak-anak akan kesulitan mengakses teknologi, memperoleh informasi, maupun mengikuti perkembangan pendidikan yang kini semakin bergantung pada perangkat digital.
“Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana orang bisa mengakses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Karena itu listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi,” kata Bahlil.
Ia menegaskan, pemerataan akses listrik merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dapat menikmati pembangunan secara adil.
Menurut Bahlil, banyak wilayah yang belum terlistriki berada jauh dari gardu induk sehingga secara bisnis kurang menarik untuk dikembangkan. Dalam kondisi seperti itu, negara harus hadir.
“Memang saudara-saudara kita yang belum mendapatkan listrik umumnya berada jauh dari gardu induk. Secara bisnis mungkin belum masuk bagi PLN, tetapi pemerintah harus hadir. Arahan Bapak Presiden bukan soal mahal atau murahnya investasi, tetapi bagaimana pelayanan negara bisa dirasakan seluruh rakyat,” ujarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui dua program utama yang saling melengkapi.
Program Listrik Desa (Lisdes) difokuskan membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Sementara Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menyasar keluarga prasejahtera yang sebenarnya sudah berada di wilayah berlistrik, namun belum mampu membayar biaya penyambungan listrik ke rumah mereka.
Sepanjang 2025, Program BPBL telah memberikan sambungan listrik kepada 220.845 rumah tangga di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19.161 rumah tangga berada di Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah kemudian meningkatkan cakupan program pada 2026 dengan target 225.000 rumah tangga penerima manfaat secara nasional, termasuk 24.000 rumah tangga di Jawa Tengah.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur melalui Program Lisdes juga terus dipercepat. Selama 2025, pemerintah berhasil menghadirkan listrik di 1.403 lokasi di Indonesia, termasuk 113 lokasi di Jawa Tengah.
Pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 1.520 lokasi secara nasional dengan 16 lokasi berada di Jawa Tengah.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan PLN siap mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri.
Selama 2025, PLN telah membangun 4.856,17 kilometer sirkuit Jaringan Tegangan Menengah (JTM), 3.662,68 kilometer sirkuit Jaringan Tegangan Rendah (JTR), serta gardu distribusi berkapasitas 105.280 kVA sebagai bagian dari pelaksanaan Program Lisdes.
“PLN siap menjalankan amanah pemerintah untuk menghadirkan akses listrik yang merata hingga ke pelosok negeri. Melalui Program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah 3T, dapat menikmati listrik sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional,” kata Darmawan.
Ia menambahkan, Program BPBL juga memiliki peran penting dalam menghapus kesenjangan akses listrik. Tidak sedikit keluarga yang tinggal di kawasan yang sudah dialiri listrik, namun bertahun-tahun belum mampu menikmati sambungan listrik karena keterbatasan biaya.
“Program BPBL menjembatani masyarakat yang berada di wilayah berlistrik tetapi belum mampu melakukan penyambungan. Dengan hadirnya listrik, produktivitas masyarakat meningkat, pendidikan anak-anak lebih terbantu, dan kualitas hidup keluarga menjadi lebih baik,” ujarnya.
Lebih dari sekadar menyalakan lampu di rumah-rumah warga, Program Lisdes dan BPBL menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Kehadiran listrik membuka peluang usaha baru, memperpanjang jam produktif masyarakat, memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus mempercepat transformasi digital hingga ke desa-desa.
Di rumah sederhana milik Markamah, manfaat itu sudah mulai dirasakan. Lampu yang kini menyala setiap malam bukan hanya menerangi ruang tempat ia menganyam bambu, tetapi juga menghadirkan harapan baru bahwa kerja kerasnya dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.
Septiana W
