KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan Work From Home (WFH) yang dicanangkan pemerintah pusat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi energi, khususnya dalam menekan belanja bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan.
Bupati Kudus menegaskan, pihaknya akan mengikuti secara penuh kebijakan dari pemerintah pusat maupun arahan pemerintah provinsi. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kepatuhan dan keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pusat.
“Terkait WFH, kita mengikuti dan tawadhu dengan keputusan pusat. Termasuk keputusan Pak Gubernur, kita bersepeda, ya kita bersepeda,” ujarnya, seusai melantik Sekda baru, di Pendapa Kudus, Rabu (1/4/2026).
Penerapan WFH di lingkungan Pemkab Kudus ditargetkan mampu memangkas belanja BBM hingga 20 persen. Target ini cukup realistis mengingat sebelumnya anggaran BBM telah lebih dulu dipotong hingga 50 persen.
“Jangan sampai WFH sudah diterapkan, tapi belanja BBM masih tinggi. Ini harus benar-benar efisien,” tegas Bupati.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Layanan vital seperti kesehatan, administrasi kependudukan (adminduk), serta pelayanan dasar lainnya harus tetap berjalan maksimal.
“WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan. Kesehatan, adminduk dan pelayanan lain harus tetap optimal,” katanya.
Untuk memastikan implementasi berjalan sesuai aturan, Pemkab Kudus akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Bupati juga mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak menyalahartikan WFH sebagai waktu libur.
“Nanti akan kita pantau. Jangan sampai WFH dianggap libur. OPD harus bisa mengatur, misalnya pegawai tetap share location dan diberi beban tugas,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kudus, Eko Djumartono, menyampaikan bahwa pihaknya segera menyusun surat edaran sebagai dasar pelaksanaan WFH di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kualitas pelayanan tetap harus ditingkatkan. Kita juga akan evaluasi belanja aparatur. Pak Bupati sudah memberi contoh dengan bersepeda,” ujarnya.
Eko menegaskan, Pemkab Kudus siap mendukung penuh kebijakan efisiensi yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Percuma kalau WFH tapi belanja BBM masih tinggi,” pungkasnya.
Ali Bustomi
