KUDUS (SUARABARU.ID) – Rapat internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kudus yang digelar di kantor DPD setempat, Kamis (8/1/2026), berlangsung panas. Forum yang membahas molornya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kudus tersebut diwarnai kritik tajam terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kudus serta protes keras dugaan pemaksaan figur calon ketua dari struktur atas.
Rapat tersebut dihadiri Plt Ketua DPD Partai Golkar Kudus Anton Lami Suhadi, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Tengah Arief Wahyudi, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus, jajaran pengurus DPD, pengurus kecamatan (PK), hingga pengurus organisasi masyarakat (ormas) sayap Partai Golkar. Dua kandidat calon Ketua DPD Golkar Kudus, yakni Irwansyah dan Anis Hidayat, turut hadir dalam forum tersebut.
Dalam sambutannya, Anton Lami Suhadi menegaskan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kudus hingga pelaksanaan Musda. Ia mempersilakan seluruh peserta rapat menyampaikan aspirasi serta persoalan yang berkembang di internal partai.
Kesempatan itu langsung dimanfaatkan para pengurus DPD dan PK untuk menyampaikan uneg-uneg. Wakil Ketua DPD Golkar Kudus Bambang Sulistya mempertanyakan penunjukan Plt Ketua, lantaran pengurus DPD sebelumnya telah mengajukan usulan pelaksanaan Musda jauh hari.
“Pengajuan Musda sudah kami tandatangani dan kirimkan ke DPD I pada 25 November 2025. Bahkan, Musda sempat dijadwalkan pada 30 November 2025. Tapi yang terjadi justru penunjukan Plt Ketua,” ujar Bambang.
Pernyataan tersebut diperkuat mantan Ketua DPD Partai Golkar Kudus, Hj Tri Erna Sulistyowati. Ia menegaskan belum terlaksananya Musda bukan karena kelalaian pengurus DPD. Seluruh persyaratan administrasi, termasuk usulan calon ketua, disebut sudah disampaikan kepada DPD I Jawa Tengah.
Kekecewaan juga disampaikan secara terbuka oleh pengurus PK, DPD, hingga ormas sayap Partai Golkar. Mereka menilai adanya indikasi pemaksaan figur tertentu untuk menduduki jabatan Ketua DPD Golkar Kudus.
Bambang menyebut, aspirasi dari tingkat bawah sudah solid mendukung Irwansyah sebagai calon Ketua DPD Golkar Kudus. Namun aspirasi tersebut dinilai tidak mendapat respons dari DPD I Jawa Tengah maupun DPP Partai Golkar, yang justru disebut lebih mengarah pada Anis Hidayat.
“Penolakan terhadap Anis Hidayat ini merupakan akumulasi kekecewaan. Pada pemilihan pimpinan DPRD Kudus sebelumnya, aspirasi bawah juga mengusulkan Irwansyah, tetapi rekomendasi yang turun justru Anis Hidayat,” ungkapnya.
Selain itu, sejumlah pengurus PK mengaku sempat didatangi seseorang yang mengaku sebagai utusan DPD I Partai Golkar Jawa Tengah. Orang tersebut disebut meminta PK mendukung Anis Hidayat dengan iming-iming uang, namun tawaran itu secara tegas ditolak.
Menanggapi dinamika tersebut, Anton Lami Suhadi menjelaskan bahwa penunjukan Plt Ketua dilakukan karena masa kepengurusan DPD Golkar Kudus telah berakhir. Ia juga ditugaskan sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) untuk menyelesaikan persoalan internal di Kudus.
Menurut Anton, pembahasan Musda sebenarnya telah dilakukan berulang kali. Namun komunikasi politik, khususnya terkait penentuan calon Ketua yang diharapkan dipilih secara aklamasi, belum menemukan titik temu.
Ia mengakui Irwansyah menjadi salah satu kandidat yang mendapat dukungan solid dari pengurus DPD II hingga PK. Namun secara struktural, calon tersebut belum memperoleh persetujuan dari DPD I dan DPP Partai Golkar.
“Dalam Partai Golkar ada diskresi dari DPP dan DPD I. Tanpa persetujuan itu, SK kepengurusan tidak bisa diterbitkan. Kejadian di Kudus ini mirip dengan yang terjadi di Sragen,” jelasnya.
Harus Siap Calonkan Diri Jadi Bupati
Anton juga menyebutkan bahwa dengan segala kekurangan yang dimiliki, Anis Hidayat telah mendapatkan persetujuan dari DPP dan DPD I untuk menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kudus. Faktor diskresi struktur di atas disebut menjadi penentu utama.
