Selaras dengan itu, PGN SAKA melalui perwakilannya Purwanto Nugroho, berbagi praktik baik dari Program PPM di Ujungpangkah, Gresik. Cerita sukses ini menggambarkan bagaimana kolaborasi yang tepat dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Sesi ini juga menyoroti pentingnya menjadikan ISO 26000 sebagai acuan etis dalam pelaksanaan PPM, memastikan bahwa keberlanjutan sosial menjadi bagian integral dari operasional industri migas.
Tantangan dan Harapan dari Tanah Tempat Berpijak
Memasuki sesi kedua, diskusi berfokus pada tantangan pengadaan tanah, salah satu aspek krusial dalam keberlangsungan kegiatan hulu migas.
Erie Yuwono, Kepala Departemen Pertanahan SKK Migas, memaparkan urgensi percepatan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah. Di sisi lain, Yannis Harryzon Dethan dari BPN Provinsi Jawa Timur menyampaikan komitmen penuh BPN dalam mendukung proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum melalui kerangka kerja yang transparan dan akuntabel.
Dalam sesi tanya jawab, muncul berbagai usulan yang mencerminkan semangat kolaborasi lintas lembaga. Kantah Tuban menyarankan pembentukan taskforce khusus untuk menangani isu pertanahan, sementara Pemkab Demak berharap PPM dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan fisik.
BPN Bojonegoro bahkan mengusulkan sinkronisasi program PPM dengan agenda reforma agraria, serta pentingnya adanya MoU lintas sektor yang mencakup pemberdayaan masyarakat berbasis tanah.
Kepala Departemen Formalitas & Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Febrian Ihsan, mengatakan, dari seluruh rangkaian kegiatan, tercetus beberapa tindak lanjut strategis:
Perlu strategi menyeluruh dalam pengadaan tanah dan pelaksanaan PPM agar kegiatan berjalan lancar dan berdampak.
Pertemuan rutin dan konsisten sebagai forum koordinasi berkelanjutan. Pembentukan taskforce pertanahan, seperti yang diusulkan Kantah Tuban, serta integrasi PPM dengan reforma agraria, membuka peluang sinergi program pusat dan daerah.
”Semua usulan ini membuka jalan bagi bentuk kolaborasi baru yang lebih kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Rapat kerja ini menunjukkan bahwa energi bukan hanya soal eksplorasi dan produksi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat dan tanah tempat industri berpijak,” kata Febria.
Dalam semangat gotong royong dan visi bersama, semua pihak berkomitmen membawa industri hulu migas sebagai penggerak kemandirian energi dan kesejahteraan daerah.
Ning S
