KUDUS (SUARABARU.ID) – Mayoritas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memberikan sorotan tajam terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Banyaknya evaluasi tersebut tentu akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST., MT
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kudus yang digelar Selasa (15/7/2025), dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024.
Berbeda dari rapat-rapat sebelumnya, kali ini seluruh pandangan fraksi disampaikan secara kolektif melalui satu juru bicara, yakni H. Sayid Yunanta, S.Si dari Fraksi PKS. Dalam penyampaian tersebut, hampir semua fraksi menyuarakan kritik dan catatan penting terhadap pelaksanaan APBD 2024.
Fraksi PKB menyoroti rendahnya serapan anggaran yang dinilai jauh dari target. Mereka menilai hal ini terjadi akibat lemahnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara Fraksi Gerindra menilai buruknya pelayanan publik turut disebabkan oleh belum maksimalnya realisasi anggaran. Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten segera mempercepat pelaksanaan program agar tidak terjadi tumpang tindih di tahun berikutnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti lambatnya serapan anggaran yang berdampak pada naiknya inflasi. Selain itu, mereka menyoroti lemahnya pengawasan terhadap toko modern yang dinilai banyak menyalahi aturan, serta meminta adanya langkah konkret untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar.
Fraksi PAN-NasDem menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Mereka mendorong evaluasi rutin terhadap kinerja OPD dan menekankan pentingnya pelaksanaan program yang tepat waktu dan sesuai target.
Sorotan juga datang dari Fraksi Persatuan Demokrat Hanura yang menyinggung besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 yang mencapai Rp208,7 miliar. Fraksi ini menilai dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor prioritas, seperti infrastruktur dan penanggulangan banjir.
Fraksi PKS menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam penetapan maupun pelaksanaan APBD. Ketepatan ini dinilai sebagai indikator kepatuhan terhadap regulasi sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Sementara Fraksi PDIP mendorong adanya kajian ilmiah terhadap potensi PAD. Mereka menilai target PAD harus disusun secara realistis, berbasis data faktual dan analisis yang komprehensif.
Meski Pelaksanaan APBD 2024 dilakukan sebelum Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST,MT menjabat, evaluasi atas pelaksanaannya tetap menjadi bagian dari proses pemerintahan yang wajib dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kudus, H Masan, SE,MM menyebut seluruh catatan dan sorotan fraksi merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan daerah agar lebih baik ke depannya.
“Semua fraksi menyoroti hal ini. Maka ini harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan anggaran ke depan bisa lebih optimal,” ujar H. Masan.
Menanggapi hal itu, Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST,MT menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dari DPRD. Ia menyatakan selama enam bulan masa kepemimpinannya, telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD.
“Dalam enam bulan ini, kami sudah melakukan evaluasi. Apakah OPD sudah melakukan perbaikan atau tidak, tentu akan ada tindak lanjut, termasuk kemungkinan mutasi atau promosi jabatan,” tegasnya.
Atas Pandangan Umum Fraksi tersebut, Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST,MT akan diagendakan memberi jawaban dalam sidang paripurna DPRD yang akan dilaksanakan Rabu (16/7/2025).
Ads-Ali Bustomi
