WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Sebanyak 27.914 keluarga warga Kabupaten Wonogiri dilanda keresahan. Sebab terhitung mulai Bulan Mei 2025, mereka sudah tidak bisa lagi berobat secara gratis, sebagaimana biasa menggunakan fasilitas Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Wonogiri, Iwan Susilo SPd, Kamis (19/6/25), menyatakan, hal itu terjadi karena kepesertaan mereka sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sudah dinonaktifkan. ”Ini berpotensi menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat miskin, rentan, lansia, penyandang disabilitas dan kelopompok masyarakat yang sangat bergantung pada layanan kesehatan gratis,” tegasnya.
Penegasan Iwan ini, dikedepankan saat tampil menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Rapat paripurna diikuti 37 dari 50 Anggota Dewan, dipimpin Ketua DPRD Sriyono bersama Wakil Ketua DPRD Sugeng Ahmady, Krisyanto dan Suryo Suminto. Ikut mendampingi, Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho. Ikut hadir Wakil Bupati (Wabup) Imro Rizkyarno, Sekada FX Pranata bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.
Ada lima Anggota DPRD yang tampil menyampaikan pemdandang umum dalam rapat paripurna tersebut. Mereka terdiri atas Iwan Susilo (Fraksi PKS), Ayu Putri Karmilasari SSn (Fraksi Gerindra Plus PAN), Abdullah (Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat), Astarno (Fraksi PDI Perjuangan) dan Widiyatno SH dari Fraksi Partai Golkar.
Berkaitan dengan keresahan warga masyarakat yang PBIJK-nya dinonaktifkan, Fraksi PKS mendorong adanya langkah-langkah koordinasi intensif antara Pemkab Wonogiri bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait. ”Agar permasalahan ini, segera ditindaklanjuti secara adil dan manusiawi,” tandas Iwan Susilo.
Prioritas
Fraksi PKS, tambah Iwan, mengingatkan pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Termasuk menyediakan layanan pengaduan, pendampingan administrasi, serta bantuan penyelesaian permasalahan kepesertaan, agar masyarakat tidak kebingungan dalam mengakses layanan kesehatan.
”Kami menegaskan, bahwa kesehatan masyarakat Wonogiri adalah prioritas utama. Jangan sampai terjadi ketidakadilan sosial di tengah upaya kita bersama membangun Wonogiri yang berdaya saing, maju, sejahtera dan berkelanjutan . Bagaimana langkah yang diambil Pemda dalam hal ini ?,” ujar Iwan Susilo.
Pada bagian lain pemandangan umumnya, Iwan Susilo, menyoroti masih banyaknya sarana prasarana (Sarpras) dan media pendidikan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan fasilitasnya. Juga tentang terbatasanya rasio aantara siswa dengan guru, serta perlunya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ini semua penting dilakukan, dalam mensukseskan program Wajib Belajar (Wajar) 13 tahun.
Astarno dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak perlunya ada strategi konkret, untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan reformasi birokrasi serta pentingnya investasi ekonomi berkelanjutan. ”Arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, perlu diperjelas sasarannya, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Widiyanto dari Fraksi Partai Golkar.
Arah pembangunan yang berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan, dikedepankan oleh Abdullah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat. Wonogiri sebagai daerah agraris, harus memberikan jaminan air irigasi yang cukup untuk pertanian, petani mendapatkan kemudahan dalam membeli bibit dan pupuk.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Plus PAN, Ayu Karmilasari, mendesak pentingnya langkah pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting. Juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang belum merata serta tentang mutu kelulusan siswa dan masalah digitalisasi.(Bambang Pur)
