blank
Wakil Ketua DPRD Jepara Drs. H. Junarso saat meninjau Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Keling. Foto: Hadepe

JEPARA (SUARABARU.ID) – Program 100 Hari Kerja Bupati Jepara  Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan mulai akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat,   elemen pemuda, asosiasi pengusaha, pelajar, camat dan  juga dari  DPRD Jepara.

Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Jepara yang Drs H. Junarso yang menilai 10 program yang diusung telah mampu meletakkan landasan pacu berupa kepercayaan masyarakat. “Ini sangat penting   bagi pembangunan Jepara  lima tahun kedepan agar dapat  bergerak lebih cepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Junarso dalam wawancara khusus dengan SUARABARU.ID Kamis 5 Juni 2025.

Menurut Junarso, dari capaian 100 hari kerja ini nampak bahwa sebagai pemimpin di daerah, Bupati Jepara Witiarso Utomo  mampu membangun komunikasi, sinergitas dan bahkan kolaborasi dengan baik dengan berbagai kalangan mulai pemerintah pusat, provinsi dan dunia usaha, tkoh masyarakat, tokoh agama dan warga.

“Dan  yang tak kalah penting mampu mengkonsolidasikan,  menggerakkan dan memaksimakan kinerja birokrasi untuk fokus pada pelayanan masyarakat serta responsif dan cepat dalam menanggapi  berbagai keluhan masyarakat. Juga cepat merespon dinamika yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan karena kebijakan pemerintah pusat ,” urai Junarso.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif juga dinilai Junarso  sangat  harmonis dalam frame tugas dan fungsi masing-masing. “Ini tentu akan   menjadi modal untuk mewujudkan visi “Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (MULUS),” ungkapnya.

Semua capaian ini merupakan langkah awal untuk membangun fondasi kerja yang kuat dan landasan pacu pembangunan di daerah  yang kuat dan kokoh, hingga terbangunnya kepercayaan masyarakat yang kuat,”  papar Junarso.

Selanjutnya menurut Junarso, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan ini memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal stabilitas, efektivitas kebijakan, kesejahteraan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kepercayaan publik yang tinggi membantu menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Selain itu, kepercayaan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” urai Junarso

Karena program – program yang langsung bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat  seperti  program pertanian  terkait dengan pupuk, kecukupan irigasi dan pengembangan SDM  harus diprioritaskan. “Juga penguatan UMKM, pelestarian dan kesejahteraan tukang ukir, nelayan, serta pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan.,” pungkasnya

Hadepe