BOLRA (SUARABARU.ID) — Memasuki puncak musim panen, gudang Bulog Blora diminta Bupati Blora untuk bisa memaksimalkan serapan gabah petani dengan besaran pembelian sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini yakni Rp 6.500 setiap kilogram Gabah Kering Panen (GKP).
Permintaan ini disampaikan Bupati Blora, Arief Rohman saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Pangan lintas sektoral, pada Senin 17 Maret 2025 di Kantor Bupati Blora.
“Gudang Bulog Blora supaya bisa memaksimalkan serapan gabah petani. Karena bulan Maret ini diprediksi menjadi puncak musim panen di Blora. Jika kapasitas gudangnya terbatas bisa menggandeng pelaku usaha lain, pengusaha lokal Blora melalui kerjasama dengan Bulog. Jangan sampai hasil panen petani jatuh ke tengkulak dengan harga dibawah HPP pemerintah,” tegas Bupati Blora.
Bupati Blora juga meminta agar Dinas Teknis (Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan) Blora, dalam waktu dekat mengumpulkan pengusaha beras lokal Blora yang memiliki Gudang Beras. Agar bisa membantu Bulog dalam penyerapan gabahnya.
“Kami minta agar Bulog dalam melunasi biaya serap gabah petani bisa dilakukan dengan cepat, sebab ada petani yang mengeluh kalau proses pembayaran di Bulog lebih cepat tengkulak luar daerah. Padahal petani pengennya langsung ditransfer ke rekening,” kata Bupati Blora.
Kurang Serap 70 Ton/hari
Menanggapi hal tersebut, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Pati, Adi Pratama, yang membawahi Gudang Bulog Blora menjelaskan bahwa kapasitas serapan gabah di Gudang Bulog Blora per hari sebanyak 80 ton. Sedangkan musim panen di Blora ini dalam satu hari bisa mencapai 150 ton.
“Memang kapasitas Gudang Blora ini terbatas, begitu juga SDM-nya. Sedangkan gabah kering panen itu tidak boleh disimpan begitu saja tanpa diproses, bisa berkecambah. Sehingga proses pengolahan GKP ini juga butuh waktu agar bisa menampung gabah baru lagi,” ujar Adi Pratama.
Apalagi panen di Blora sehari bisa 150 ton. Sehingga kami minta maaf belum bisa menyerap seluruh gabah petani. “Jika memang memungkinkan bisa kerjasama dengan pelaku swasta, kami akan koordinasikan dengan jajaran terlebih dahulu. Agar kriterianya penyerapan gabahnya bisa disamakan,” ujarnya.
Sedangkan terkait pembayaran uang serap, lanjut Wakil Pimpinan Cabang Bulog Pati, gabah petani, pihaknya mengaku harus ada sejumlah administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum transfer.
“Karena yang kami pakai ini uang negara ya Pak. Sehingga syarat administrasinya juga harus dilengkapi terlebih dahulu. Mungkin ini yang membuat petani tidak sabar. Kami akan memaksimalkan agar pembayaran bisa dilakukan secepatnya,” ujar Wakil Pimpinan Cabang Bulog Pati.
Syarat Gabah Lolos Masuk Bulog
Sementara itu, Dandim 0721/Blora melalui Kasdim Mayor Inf. Bani meminta agar Bulog bisa menyampaikan syarat-syarat ketentuan penyerapan gabah kering panen yang harus dipenuhi para petani, Agar seluruh anggota Babinsa bisa ikut melakukan sosialisasi.
“Pasalnya kemarin ada gabah petani yang tidak layak masuk Bulog, ditolak karena gabahnya itu masih banyak campuran kotoran padinya. Sehingga harus kerja dua kali, dengan memisahkan terlebih dahulu. Jika syarat-syaratnya disampaikan terlebih dahulu, kami akan bisa membantu menyampaikan kepada petani. Agar gabahnya lolos masuk Bulog dan memperoleh HPP Pemerintah Rp 6.500 per kilogram,” tandas Kasdim 0721/Blora.
Untuk diketahui, pihak Bulog pun menyatakan segera membagikan syarat serapan gabah melalui grup WhatsApp Sergab (Serapan Gabah) yang didalamnya sudah ada unsur TNI Polri.
Untuk perhatian, Perum Bulog harus melakukan pembelian gabah sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dimana, gabah dan beras yang dibeli sesuai HPP Rp6.500, adalah Gabah Kering Panen di tingkat petani dengan Kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.
Kudnadi Saputro
