BLORA (SUARABARU.ID) — Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Blora di penghujung akhir tahun 2024, menggelar pertemuan dengan para awak media yang bertugas di wilayah Kabupaten Blora, kegiatan media gathering ini, dilaksanakan di salah satu RM di Blora, pada Jumat 20 Desember 2024.
Ketua Umum PMI Kabupaten Blora, Sutikno Slamet menyampaikan bahwa pihaknya telah dua tahun berturut – turut, sejak tahun 2023 melaksanakan perhelatan media gathering tersebut.
“Hal ini dilaksanakan untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik antara jajaran PMI Blora dengan para Wartawan dalam melaksanakan program sosial kemanusiaan, dan peran media sangat strategis untuk mengawal kegiatan kami di PMI, sekaligus kami meminta masukan untuk program strategis tahun depan,” ujar Sutikno Slamet.
Dalam sesi dialog, isu seputar donor darah yang dilaksanakan unit donor darah PMI Blora menjadi sorotan beberapa wartawan, mempertanyakan pengelolaan darah dan biayanya. Selain itu, keluhan terkait efektifitas penggunaan kartu bagi pendonor juga menjadi ganjalan dan permasalahan.
Terkait isu jual-beli darah atau bisnis darah di PMI itu, menurut Kepala Unit Donor Darah PMI Blora dr. Imba, tidak benar. Yang benar adalah adanya pembiayaan pengelolaan darah yang didapat gratis dari pendonor, jadi darah yang disumbangkan para pendonor itu harus dicek, diuji kelayakannya.
“Diperiksa apakah darahnya mengandung penyakit atau tidak, kemudian ada uji cocok, semua itu diolah sampai benar – benar aman untuk ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan, nah biaya pengolahan tersebut mencapai Rp 460 Ribu, termasuk pembelian kantong darahnya yang harus diimpor, dan transfusi darah itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ungkap dr. Imba.
PMI Blora Netral
Sementara itu, terkait dengan kartu pendonor, Sekretaris PMI Blora, Kuswanto menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki aplikasi internal untuk mendata jumlah pendonor dan stok maupun kebutuhan darah dalam waktu tertentu, sehingga bisa diketahui saat diperlukan, dan saat ini sedang dalam tahap pelatihan untuk Relawan PMI Blora.
Soal pelatihan pertolongan pertama, menurut Sekretaris PMI Blora menjelaskan tugas pokok dan fungsi kepalangmerahan Indonesia, yang telah diatur dalam undang – undang dan peraturan dibawahnya, yang pada intinya adalah bertugas memberikan pelayanan sosial kemanusiaan kepada masyarakat, tanpa memandang suku, agama dan ras, termasuk juga tidak terpengaruh dengan agenda politik praktis.
“Semuanya kita layani, tanpa memperhatikan suku, agama, ras dan afiliasi politiknya, karena PMI murni untuk kemanusiaan, kami juga ikut mendukung kegiatan dari partai politik manapun yang ingin melaksanakan kegiatan kemanusiaan, kita siap bantu fasilitasinya, dalam rangka kemanusiaan ya bukan agenda politiknya,” ungkap Kuswanto.
Dalam kesempatan sesi dialog, PMI didorong untuk menggelar pelatihan pertolongan pertama yang melibatkan personil Hansip disetiap Desa se-Kabupaten Blora, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas puluhan personil Hansip tersebut.
“Hansip kita perlu ditingkatkan kapasitasnya, PMI perlu gelar pelatihan pertolongan pertama kepada mereka, mengingat fungsi mereka sebagai keamanan dan ketertiban di desa, pengetahuan dan keterampilan penanganan korban kecelakaan yaitu pertolongan pertama sangat penting untuk ditindaklanjuti,” ucap Roy, wartawan dari Monitor Ekonomi Blora.
Kudnadi Saputro
