KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Media sosial diramaikan adanya minibus melintasi area jogging track Alun-alun Pancasila Kebumen.
Atas kejadian itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen meminta maaf, dan menyayangkan adanya kejadian tersebut.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Slamet Mustolkhah mengungkapkan, peristiwa bus masuk masuk jogging track terjadi pada Minggu sore 8 Desember 2024, di timur Masjid Agung Kauman Kebumen.
Mereka adalah rombongan pengajian yang hendak berhenti untuk melaksanakan Salat di Masjid Agung Kauman. Berhubung sopir bus mencari tempat parkir di area Alun-alun sudah penuh, sehingga akhirnya masuk jalur jogging track untuk mencari tempat yang lebih sepi.
“Jadi supirnya ini bingung mau cari tempat parkir di mana, karena di tempat yang disediakan sudah penuh. Akhirnya mereka rombongan ini masuk jogging track, kemudian ada yang menvideokan, kemudian viral,”terang Slamet, Senin (9/12).
Pemkab menyayangkan kejadian tersebut, karena tidak seharusnya area jogging track dilewati bus. Apalagi sampai parkir. Karena itu akan mengganggu para pengguna jogging track yang sedang berolahraga. Untuk mengantisipasi agar tidak terulang, pihaknya akan menambah rambu-rambu larangan parkir.
“Kami tentu menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Tindakan itu jelas salah, karena jogging track tidak boleh dilewati kendaraan apa pun, itu khusus untuk olah raga lari dan pejalan kaki. Untuk mengantisipasi agar tidak terulang, kita akan menambah rambu-rambu larangan parkir di area tersebut,”tambahnya.
Slamet menyatakan, pihaknya tidak memungkinkan untuk melakukan penjagaan secara penuh di Alun-alun karena keterbatasan petugas. Ia berharap masyarakat bisa sadar dengan memahami dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan mengenai penggunaan fasilitas Alun-alun.
“Harapannya dengan adanya rambu-rambu dan tata aturan yang sudah tertera di Alun-alun, masyarakat ini bisa sadar dan mau mematuhi aturan ketika menggunakan fasilitas publik. Jangan semuanya sendiri, siapa pun baik pedagang, mapun masyarakat lainnya,”tandasnya.
Slamet menerangkan, untuk area parkir di Alun-alun Pancasila sampai saat ini masih gratis, tidak dikenakan biaya. Jika ada pihak yang melakukan penarikan, dipastikan petugas parkir liar, bukan dari pemerintah kabupaten. “Pengunjung bisa menolak untuk tidak memberi uang parkir,”tegasnya.
Komper Wardopo
