KIDUS (SUARABARU.ID) – Tim kuasa hukum paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Sam’ani-Bellinda merisaukan potensi ketidaknetralan dan keberpihakan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada Kudus 2024.
Hal ini dilakukan karena Tim Hukum Paslon Sam’ani-Bellinda mendengar adanya informasi bahwa ada potensi keberpihakan para penyelenggara tersebut pada saat mendekati hari H pencoblosan 27 November mendatang.
Wiyono, selaku Koordinator Tim Hukum paslon Sam’ani-Bellinda mengatakan pihaknya mengapresiasi bahwa sampai saat ini jajaran penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kudus telah menunjukkan kinerja yang cukup bagus.
Kedua lembaga tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik dan memposisikan sebagai pihak yang netral dalam Pilkada.
Hanya saja, kata Wiyono, pihaknya mendapat laporan dari relawan jika ada indikasi ketidaknetralan penyelenggara saat pencoblosan nanti.
“Kami mendapat laporan bahwa indikasi ketidaknetralan tersebut akan terjadi saat mendekati hari pemungutan suara,”ujar Wiyono yang didampingi sejumlah pengacara lainnya, di sela-sela acara pembekalan saksi paslon nomor urut 1, Kamis (21/11) malam.
Wiyono menambahkan, mendekati hari H, konstelasi politik memanas. Oleh karena itu, menurut Wiyono, seluruh jajaran timses dan relawan memegang teguh apa yang menjadi keinginan Cabup Samani, untuk menciptakan Pilkada yang riang gembira dan penuh ketawadluan.
Namun, jika nanti ada tindakan ketidaknetralan para penyelenggara, menurut Wiyono, pihaknya siap melakukan langkah hukum.
Selain mewanti-wanti soal kenetralan para penyelenggara, Wiyono juga menyerukan kalangan perusahaan swasta di Kudus juga melakukan langkah sama.
Sebab, kata Wiyono, pihaknya juga mendapat informasi adanya sebuah perusahaan di Kudus yang melakukan mobilisasi terhadap para karyawannya untuk mendukung paslon tertentu.
“Ada satu perusahaan besar di Kudus yang mana satu departemennya melakukan mobilisasi bagi para pekerjanya,”tambahnya.
Informasi yang diterima Wiyono, para pekerja di perusahaan tersebut telah diinstruksikan untuk memfoto kartu suara yang telah dicoblosnya untuk memastikan dukungan ke paslon tertentu.
“Kami tidak ingin hal tersebut terjadi. Karena kami ingin demokrasi di Kudus ini tetap berjalan dengan baik,”paparnya.
Ali Bustomi
