SEMARANG (SUARABARU.ID)– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan program Sengkuyung.
Program Sengkuyung merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jawa Tengah untuk menekan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Melalui program tersebut, pemerintah akan melakukan penagihan melalui surat tagihan kepada pemilik objek pajak, yang diberikan melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya.
Kepala Bappenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso menjelaskan, program ini merupakan kerja bersama antara pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah. Program ini juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota bahkan sampai tingkat desa/kelurahan dan RT-RW.
“Kurang lebih ada 2,6 juta lembar surat pemberitahuan yang disampaikan kepada wajib pajak yang menunggak,” kata Nadi usai mendampingi Pj Gubernur Jateng menemui Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang pada Selasa, 22 Oktober 2024 malam.
Dikatakan, target perolehan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah pada tahun 2024 sekitar Rp6,5 triliun. Saat ini baru terealisasi sekitar 66,6 persen.
“Melalui program Sengkuyung ini, kami harap bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran. Untuk yang kami beritahu adalah mereka yang menunggak pajak,” katanya.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, perlu adanya akselerasi dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan menekan tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Upaya-upaya sudah dilaksanakan, tetapi pemenuhan target itu yang perlu ditingkatkan,” kata Nana.
