“Saya maunya, Pak Yoyok bisa mengatasi pemberantasan korupsi, sehingga kami rakyat percaya kepada pejabat yang kami pilih,” menyatakan kepercayaan rakyat mahal harganya.
Merespons hal tersebut, Yoyok menyebut akan memperbaiki tata kelola pemerintahan dari hulu hingga hilir. Dia bersama Joko Santoso akan menyuarakan komitmennya perang melawan korupsi.
“Memang mengatasi praktik korupsi di Kota Semarang akan jadi program super prioritas kami. Kami akan berupaya mengembalikan integritas pemerintahan. Pegawai Pemkot Semarang harus taat aturan, akuntabel, tidak ada lagi pungli untuk mewujudkan Semarang Maju Bermartabat,” katanya.
Politikus Partai Demokrat itu berjanji mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam kepemimpinannya mendatang.
Dia akan mewanti-wanti kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak melakukan praktik korupsi, gratifikasi, jual-beli jabatan, dan suap-menyuap.
“Harus mengubah budaya dulu, jadi mulai atas sampai bawah. Dari pengusaha pun sama, pola pikirnya juga harus berubah. Pengusaha tidak boleh lagi ewuh pakewuh, dalam pekerjaan tidak perlu memberikan success fee, hadiah kepada pejabat, sejumlah uang, atau apapun istilahnya,” ujarnya.
Perhatiannya juga tertuju kepada kinerja pegawai yang harus berorientasi melayani masyarakat. Dalam hal ini, pihaknya akan meningkatkan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) baik ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berbasis kinerja.
Langkah tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Pihaknya akan menerapkan langkah tersebut untuk mencegah upaya koruptif di Kota Semarang.
“Intinya kesejahteraan pegawai harus berbasis kinerja, jadi bukan tentang jabatan. Sekarang jabatan tinggi TPP tinggi, tetapi yang lembur sampai malam dapatnya sedikit, nanti akan kami balik,” ujarnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi anti korupsi akan dibangunnya dalam Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Termasuk transparansi menjadi hal yang akan dikedepankan.
“Kalau masih korupsi berarti memang wataknya. Ini aparat penegak hukum harus bertindak, mulai kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Nanti akan ketahuan siapa yang korupsi,” tutur CEO PSIS tersebut.
Hery Priyono
