Menurutnya, selama lebih dari 45 tahun, Inkindo telah hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan sektor konstruksi, khususnya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan konsultansi. “Saat ini, Inkindo Jawa Tengah memiliki sekitar 500 anggota aktif, meskipun hanya 300 diantaranya yang benar-benar aktif dan terlibat dalam proyek-proyek konstruksi besar,” ucapnya.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat peran serta anggota Inkindo di berbagai wilayah untuk menghadapi tantangan hukum dan persaingan yang semakin ketat.
Acara ini menghadirkan beberapa narasumber penting, di antaranya Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T., S.H., M.Hum, yang merupakan anggota majelis hakim ad hoc Pengadilan Negeri Mataram untuk kasus korupsi. Selain itu, hadir pula Arfan Triono, SH, Kasi Penkum pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; Bagus Kurniawan, S.E., Kepala Sub Auditorat Jawa Tengah BPK; serta Teguh Widodo, Kepala Satuan Tugas di Direktorat Antikorupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para narasumber memberikan pandangan dan pengalaman mereka dalam menghadapi berbagai kasus hukum di sektor konstruksi, termasuk kasus korupsi yang kerap melibatkan konsultan dan kontraktor.
Forum yang berlangsung dalam dua sesi diskusi ini, tidak hanya dihadiri oleh anggota Inkindo Jawa Tengah, tetapi juga para pejabat penting dari berbagai daerah dan sektor, termasuk bupati dan wali kota dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta perwakilan dari dinas pendidikan, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum, dan bina marga.
Perwakilan dari perguruan tinggi di Jawa Tengah serta mitra kerja Inkindo juga hadir untuk berpartisipasi dalam diskusi yang bertujuan meningkatkan daya saing serta profesionalitas anggota Inkindo di masa depan.
Dengan berlangsungnya forum ini, diharapkan para konsultan dapat lebih memahami permasalahan hukum yang mereka hadapi dan mencari solusi yang tepat dalam mengantisipasi berbagai risiko hukum di masa mendatang.
Forum ini juga membuka jalan untuk peningkatan sinergi antara Inkindo dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan daya saing yang lebih kuat di kalangan konsultan Indonesia.
Umbu
