SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto, menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024.
Menyadur amanat Sekjen yang merupakan kutipan dari arahan Presiden Joko Widodo, Kakanwil Kemenkumham Jateng menggarisbawahi 4 poin utama, yakni money follow the program, stop pemborosan anggaran, e-government dan fokus bekerja.
Tejo menjelaskan bagaimana “money follow the program” atau uang mengikuti program yang telah disusun. Menurutnya, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Jadi orientasinya adalah orientasi hasil bukan berbicara proses. Hasilnya bagaimana, ada tidak berdampak terhadap masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan pengendalian laju inflasi, stunting yang menurunkan tingkat pengangguran terbuka, termasuk juga kemiskinan ekstrem,” papar Tejo dalam arahannya menutup kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Khas Hotel Semarang, Rabu (24/7/2024).
“Termasuk pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan dan pelayanan pada jajaran Imigrasi. Jangan sampai anggaran habis tapi tujuan atau hasil tidak tercapai. Setiap anggaran yang kita terima menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena anggaran itu merupakan hasil dari masyarakat,” tuturnya.
Terkait stop pemborosan, Tejo menegaskan pentingnya penggunaan yang tepat sasaran. Tejo menegaskan, jangan sampai anggaran habis tapi tujuan tidak tercapai.
Bicara e-government yang berorientasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kakanwil mengharapkan ada hilirisasi berupa transparansi atas kebijakan tersebut.
