TEGAL (SUARABARU.ID) – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Tegal menggelar QRIS Jelajah Indonesia yang diikuti sepuluh tim dengan peserta masing-masing tiga orang.
QRIS Jelajah Indonesia mengusung tagline ‘Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS’ dibuka oleh Plh Kepala KPw Bank Indonesia Tegal, Dedy Irianto, Kamis (18/7/2024).
Peserta akan melaksanakan empat misi dari empat tema yaitu QRIS, Cinta-Bangga-Paham Rupiah (CBP) Rupiah, APU-PPT, dan Pelindungan Konsumen. “Melalui misi ini, peserta QRIS Jelajah Indonesia di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, khususnya dalam penggunaan QRIS,” kata Dedy.
Dedy menyampaikan, QRIS Jelajah Indonesia merupakan program flagship kampanye perluasan QRIS yang disinergikan dengan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran lainnya dengan pendekatan unconventional.
“Program QRIS Jelajah Indonesia ini dikemas dalam bentuk kompetisi untuk mengkampanyekan penggunaan QRIS dan sistem pembayaran digital lainnya, yaitu Bl-Fast, Kartu Kredit Indonesia (KKI), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Elektronifikasi, Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, Manajemen Risiko, Pelindungan Konsumen, serta Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS),” kata Dedy.
Lebih lanjut Dedy mengatakan, kegiatan kampanye ini juga akan dibarengi dengan upaya perluasan merchant, pengguna, dan transaksi, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai QRIS dan sistem pembayaran digital lainnya.
“Secara umum, tujuan penyelenggaraan QRIS Jelajah Indonesia adalah untuk penguatan ekosistem sistem pembayaran, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan. Digital melalui perluasan penggunaan instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran digital seperti QRIS, KKI, dan BI-Fast serta perluasan peserta/penyelenggara,” ujarnya.
Selanjutnya kata Dedy untuk meningkatkan sinergi kebijakan pembayaran digital, memperkuat kerjasama implementasi kebijakan pembayaran digital antara industri, asosiasi, dan masyarakat untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital nasional.
Selain itu juga untuk meningkatkan literasi dan diseminasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran, melalui edukasi dan kampanye terkait sistem pembayaran digital. “Termasuk QRIS, BI-Fast, KKI, Elektronifikasi, APU-PPT, serta inisiatif/kebijakan lainnya,” tutup Dedy.
Sutrisno
