Widiyatno, Legislator dari Fraksi Partai Golkar DPRD Wonogiri, menyatakan, masyarakat yang paham akan keberadaan Perda, akan menjadi bekal dalam menentukan arah bisnis atau usahanya. Di sisi lain, untuk menghindari ironi ada warga yang dikenai sanksi karena melanggar Perda. ”Meski yang bersangkutan tidak pernah diberi sosialisasi pemahaman isi Perda dan sanksinya,” tegas Widiyatno.
Sosialisasi Perda perlu diberikan kepada warga, terlebih pada mereka yang akan berinvestasi dalam kiat mengembangkan usaha maupun bisnisnya. Semisal, manakala paham tentang Perda Tata Ruang dan Wilayah, warga selaku calon investor paling tidak akan tahu mana lokasi yang diperbolehkan untuk pendirian pabrik. Pada bagian lain, warga juga menjadi paham di mana lokasi yang dizinkan sesuai peruntukkannya.
”Agar masyarakat paham tentang materi Perda, itu dibutuhkan sosialisasi,” tegas Anggota DPRD Wonogiri Widiyatno. Tujuannya, supaya warga menjadi tahu tentang pemilihan dan pemilahan lokasi, yakni lokasi yang dilarang dan yang diizinkan sesuai dengan peruntukkannya. ”Karena ada sosialisasi, maka kelak tidak akan ada bentuk pelanggaran terhadap Perda, apalagi sampai ada yang dikenai sanksi karena dianggap melanggar (meski sebenarnya warga belum mengetahuinya),” tegas Widiyatno.
Sejauh ini, produk Perda yang telah berhasil dibuat, baik itu atas inisiatif DPRD maupun atas usulan legislatif, memang kemudian ditindaklanjuti dengan cara mengundangkannya di Lembaran Daerah.
Lembaran Daerah
Yang keberadaannya, setelah diundangkan di Lembaran Daerah, mewajibkan semua warga dianggap harus telah tahu dan paham, meskipun tidak ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara masif. Baik itu sosialisasi yang dilakukan oleh ekskutif maupun legislatif.
Menurut Widiyatno, Anggota DPRD berkewajiban untuk ikut serta mensosialisasikan keberadaan Perda kepada masyarakat. Mengapa ? Secara yuridis, itu diamanatkan dalam Pasal 94 Undang-undang (UU) Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa penyebarluasan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota, yang telah diundang dalam Lembaran Daerah, dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Kata Widiyatno, bila langkah sosialisasi Perda ternyata belum dilakukan kepada masyarakat, meski telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, kiranya ini penting untuk dikaji. Sebab, undang-undangnya mengamanatkan perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Baik itu dilakukan oleh pihak eksekutif maupun bersama legislatif.
Sosialisasi produk Perda yang dibuat oleh ekskutif bersama legislatif, akan menjadi wujud hadirnya pemerintah dalam ikut serta memahamkan aturan yuridis yang diatur dalam pasal-pasal Perda kepada masyarakat. Hal ini penting untuk diberikan kepada masyarakat, agar mereka paham tentang keberadaan dan isi yang diamanatkan dalam Perda.
Kata Widiyatno, apalagi DPRD memiliki tiga fungsi. Pertama, fungsi legislasi, ini berkaitan dengan pembentukan Perda. Kedua fungsi anggaran, menyangkut kewenangan dalam penganggaran di APBD. Ketiga, fungsi pengawasan, yakni kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan Peraturan lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah.
Bambang Pur
