Dengan rincian, iuran tiap bulan BPJS Kesehatan sebesar Rp 153.017. Termasuk perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibebankan kepada para guru non-ASN sebesar Rp 190.996 per bulannya. Sehingga gaji bersih tiap bulan yang diterima oleh guru non-ASN senilai Rp 3.316.000.
Aning mengatakan, angka tersebut berada di atas besaran UMK Kota Semarang yang hanya Rp 3.060.000. “Kota Semarang hebat, mereka (guru non-ASN-red) diberikan honor sesuai UMK plus-plus. Paling tinggi se-Jawa Tengah,” katanya.
Meski begitu, dia mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang belum bisa diberikan dari Pemkot Semarang kepada para guru kontrak tersebut. Hanya saja, ruang dan fasilitas penunjang fasilitas tetap diberikan sesuai porsinya.
“Di perjanjian kerja disebutkan yang bersangkutan masuk dapodik Kota Semarang. Termasuk kami memberikan ruang agar mereka bisa mengikuti peningkatan kompetensi tiap tahunnya,” katanya.
Terlepas dari guru non-ASN, Aning menuturkan, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan juga memperhatikan kesejahteraan guru di sekolah-sekolah swasta yang belum menerima tunjangan profesi.
Perhatian tersebut berwujud bantuan transport terhadap para guru di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pos PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Semarang.
Setiap bulannya, mereka mendapatkan bantuan transpor sebesar Rp 150 ribu. Pada tahun ini, Pemkot Semarang memberikan selama sembilan kali. Dana tersebut dicairkan setiap tiga bulan sekali.
“Untuk 2024 nanti full, jadi Rp 1,8 juta. Ini wujud perhatian Mbak Ita terhadap guru-guru di luar guru ASN dan guru kontrak,” kata Aning.
Karena kita tahu, tambahnya, tidak semua sekolah swasta itu mampu memberikan honor yang layak kepada guru-gurunya.
Tak hanya itu saja, Pemkot Semarang juga melahirkan fokus perhatian terhadap sekolah swasta. Setidaknya, terdapat 121 sekolah swasta yang didukung untuk menggratiskan biaya sekolah bagi siswanya.
Ratusan sekolah swasta yang digratiskan tersebut mulai dari tingkat TK, SD (sekolah dasar), hingga jenjang SMP (sekolah menengah pertama).
Termasuk, dalam kurikulum merdeka ini, Walikota Semarang juga turun dan menyapa ke sekolah-sekolah memastikan P5 (proyek penguatan profil pelajar Pancasila) berjalan sesuai dengan penerapannya.
“Memberikan motivasi, selain kepada anak didik juga kepada guru-gurunya supaya tidak terjadi bullying, supaya mengajar sepenuh hati, dan memberikan motivasi kepada siswa agar mengeksplor kemampuannya,” katanya.
Hery Priyono
