KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen mengusut dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi.
Hal itu dikatakan Bupati Arif usai melantik Pejabat Administrator dan Pengawas di Pendopo Kabumian, Kamis (5/10).
Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kejari Kebumen yang berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi yang dijual tidak sesuai ketentuan. Ada empat penadah yang disebut menerima pupuk bersubsidi jenis urea itu, yang membuat kerugian negara sekitar Rp 8,6 miliar.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kebumen yang telah berhasil mengungkap penyalahgunaan pupuk subsidi sehingga membuat kerugian negara cukup besar, sekitar Rp 8,6 miliar, dan ada sekitar 4 penadah. Kami prihatin di tengah sulitnya petani mencari pupuk masih ada pihak yang bermain memanfaatkan yang tidak baik,”ujar Arif Sugiyanto.
Menurut Bupati, pihaknya ke depan akan memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, dengan penguatan pengawasan dari Dinas Pertanian dan Bagian Perekonomian Setda, berkolaborasi dengan aparat penegak hukum agar lebih ketat dalam mengawal dan memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Terkait sistem pengawasan kita akan kuatkan. Dari Dinas Pertanian dan Bagian Perekonomian akan terus mengecek dan harus kolaborasi dengan aparat penegak hukum,”tegasnya.
Tak hanya itu, di era kepemimpinannya yang hampir tiga tahun ini, pihaknya berkomitmen untuk menciptakan tata pemerintahan yang beaik dan bersih, dengan mengusung konsep pemerintahan yang menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, dan transparansi.
“Tentu kita akan terus melakukan pengawasan yang lain, hampir usia tiga tahun kami memimpin, berusaha sekuat mungkin dengan clean and clear, supaya terwujud pemerintahan yang good government, tentu ini yang masih menjadi PR dan tantangan kami,”ujar dia didampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dan Pj Sekda Kebumen Aden Andri Susilo.
Dilakukan Sejak 2021
Terpisah Kajari Kebumen Haedar mengungkankan, saat ini Kejari telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS. Perbuatan tersangka dilakukan pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Melalui CV.LM, ia telah menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea keluar wilayah kerja CV. LM yang seharusnya di wilayah Kecamatan Mirit, Bonorowo dan Prembun.
Hasil pendalaman penyidik dalam perkara dimaksud didasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti serta surat, ditemukan selisih data pupuk bersubsidi yang tidak tersalurkan ke petani di wilayah kerja CV. LM sejumlah 1.264.933 kg atau 1,264 ton dalam rentang waktu bulan 2021 sampai dengan 2022
Ulah tersangka telah mengakibatkankelangkaan pupuk di sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen khususnya di Kecamatan Mint, Prembun dan Bonorowo. Pelaku menjual pupuk urea bukan kepada petani penerima manfaat yang seharusnya.
“Dan tersangka memperoleh keuntungan tidak sah dari penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut,”ujar Haedar.
Berdasarkan data yang ada Negara pun mengalami kerugian sekitar Rp 8,6 Miliar.
Tersangka dijerat dengan pasal primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
Adapun pasal subsidair yang menjerat adalah Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
Atas perbuatannya, tersangka pun diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.
Komper Wardopo
