Menurut dia, dibukanya kran impor tersebut tidak akan mengganggu harga jagung lokal karena dilakukan bukan pada saat masa panen raya petani yang tahun ini terjadi pada Mei-Agustus.
Untuk itu, jelasnya, kalangan pelaku usaha perunggasan nasional menggelar forum Rembuk Jagung dan Telur yang dihadiri perwakilan berbagai pengurus asosiasi peternak ayam se Indonesia untuk mendapatkan solusi bersama.
Rembuk Nasional tersebut menghasilkan kesepakatan bersama, bahwa kalangan peternak memohon pemerintah segera impor jagung sebagai langkah cepat mengatasi masalah kelangkaan pakan ayam.
Kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam surat resmi yang akan dikirim kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koodinator bidang terkait dan Staf Kepresidenan.
Musyafa Al Faruq dari Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas mengemukakan, kondisi kelangkaan jagung tersebut merupakan anomali ditengah data Departemen Pertanian yang menyebutkan panen tahun ini ini terjadi surplus 5 juta ton.
“Tapi kami (Bapanas) belum tahu yang 5 juta ton itu sekarang ada dimana,” tuturnya.
Untuk itu Bapanas akan berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Kementerian Perdagangan dan Kemeterian Pertanian untuk segera membahas permohonan impor jagung tersebut agar dapat menyelamatkan para peternak ayam nasional.
Leopold Halim, satu peternak besar di Jawa Barat mengemukakan belakangan ini peternak harus berebut komoditas jagung dengan industri pakan ternak (feedmill) yang bermodal besar, sehingga peternak di Jawa Barat kesulitan mendapatkan jagung.
“Kalaupun ada harganya sudah Rp6.700 per kg, itu pun jumlahnya tidak lebih dari 10 ton,” katanya.
Ketua PPN-Pinsar Lampung, Jenni Sulistiowati menjelaskan saat ini ada kecenderungan penimbunan jagung oleh spekulan yang memanfaatkan isu el nino. Dengan kondisi tersebut, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk impor.
“Impor itu, Selain memenuhi pasokan bagi peternak, sekaligus sebagai warning pemerintah kepada spekulan bahwa harga jagung segera turun. Jadi jangan ditimbun,” tegasnya.
Nafisa, Ketua Koperasi PPN Blitar mengemukakan peternak skala UMKM memang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi jumlahnya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga kekurangannya tetap harus mencari sendiri di pasar.
“Kami yang kecil-kecil ini jelas payah kalau harus bersaing dengan feedmill,” tuturnya.
Yudianto menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah menetapkan harga patokan yang dapat mengakomodasikan usaha peternakan unggas, yaitu harga dasar jagung Rp5.000 dan harga telur Rp24.000 di tingkat peternak. Namun dengan kelangkaan jagung ini sangat menekan para peternak unggas karena harganya melejit tak terjangkau.
“Yang penting bagi kami, jagung itu ada, harganya terjangkau, pasokan lancar. Kami oke kok dengan harga patokan pemerintah, bisa jalan,” katanya.
Dia menyebutkan, saat ini peternak menengah-atas anggota Pinsar memenuhi pasokan kebutuhan telur nasional mencapai 70%, sisanya dipenuhi produksi peternak skala UMKM.
Edy Barlianto
